JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Itu yang ditegaskan Anggota DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/10/2026).
Mardani yang juga anggota Komisi II DPR RI ini mengakui ada kemajuan di sektor pangan. Produksi beras membaik, pupuk tersedia, dan Indonesia tidak lagi impor beras.
Tapi menurutnya, jangan cepat puas. “Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” kata politisi PKS dari Dapil Jakarta Timur itu.
Ia menyoroti harga beras di tingkat konsumen yang masih menyentuh Rp15.000 per kilogram. Lebih dari itu, cadangan beras yang dikuasai Perum Bulog disebutnya hanya sekitar 14-15 persen. Sisanya dikuasai swasta.
Bagi Mardani, kondisi itu berbahaya. Negara jadi tidak punya kendali penuh saat harga bergejolak.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” ujarnya.
Daerah Kehabisan Napas
Persoalan kedua yang disorot Mardani adalah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, pemangkasan itu membuat pemerintah daerah kesulitan menjalankan pelayanan publik. Apalagi di saat yang sama daerah harus menanggung beban belanja pegawai, termasuk untuk sekitar 1,3 juta PPPK yang baru diangkat.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
Ia mengingatkan, desentralisasi bukan hanya soal pembagian kewenangan di atas kertas. Tanpa anggaran yang adil, otonomi daerah hanya jadi slogan.
MBG: Niat Baik, Tata Kelola Harus Dibuka
Soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Mardani tidak menolak programnya. Ia justru mendukung tujuannya untuk perbaikan gizi.
Yang ia kritik adalah tata kelolanya. Program sebesar MBG, kata dia, harus transparan dan akuntabel. Pemerintah harus berani membuka ruang kritik dari masyarakat.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” kata Mardani, menegaskan posisi Fraksi PKS yang kritis tapi konstruktif.
