JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima silaturahmi sejumlah ulama Aceh yang dipimpin Tgk H Nuruzzahri Yahya atau Waled Nu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para ulama Aceh untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat Aceh. Dasco didampingi sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam serta Pimpinan BAKN Endipat Wijaya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali atau Abu Sibreh mengatakan, dalam pertemuan dengan Dasco, berbagai persoalan Aceh dibahas secara langsung. Mulai dari status tanah Blang Padang, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), perpanjangan dana otonomi khusus (otsus), persoalan bendera Aceh hingga legalisasi ganja untuk kepentingan medis.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah status tanah Blang Padang. Menurut Abu Sibreh, Dasco menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kawasan tersebut dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, dalam waktu dekat akan dilakukan pengecekan langsung ke Aceh oleh tim yang melibatkan DPR RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN serta Menteri Sekretaris Negara.
“Tanah Blang Padang, Presiden sudah setuju untuk dikembalikan ke Masjid Raya. Tinggal dalam minggu depan turun tim terdiri dari DPR RI, Menteri ATR/BPN dan Mensesneg untuk memastikan batas,” ujar Abu Sibreh.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga menyampaikan perkembangan pembahasan revisi UUPA dan perpanjangan dana otsus Aceh. Abu Sibreh menyebut, berdasarkan penjelasan Dasco, pembahasan kedua agenda tersebut telah memperoleh persetujuan.
“Pak Dasco menceritakan pembahasan UUPA dan perpanjang dana otsus Aceh sudah disetujui,” kata Abu Sibreh.
Selain persoalan UUPA dan dana otsus, isu bendera Aceh turut disampaikan kepada Dasco. Menurut Abu Sibreh, pihak DPR RI menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun mekanisme penyelesaiannya belum dijelaskan secara rinci dalam pertemuan.
“Masalah bendera juga akan diselesaikan, tetapi tidak disampaikan bagaimana pola menyelesaikannya,” ujarnya.
Para ulama Aceh juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan payung hukum terkait legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Aspirasi tersebut disampaikan dalam konteks pemanfaatan ganja untuk kebutuhan kesehatan dan medis yang memerlukan kepastian regulasi.
Tidak hanya persoalan legislasi dan kebijakan, pembangunan infrastruktur Aceh juga menjadi perhatian. Para ulama meminta agar pembangunan Jalan Jantho-Lamno dapat kembali dilanjutkan pada tahun ini.
Abu Sibreh mengatakan, Dasco merespons langsung aspirasi tersebut dengan meminta Menteri Pekerjaan Umum menindaklanjuti pembangunan jalan tersebut.
“Kami juga minta Jalan Jantho-Lamno untuk dilanjutkan tahun ini. Pak Dasco langsung memerintahkan Menteri PU dan kami dengar jawabannya bisa dikerjakan tahun ini,” pungkasnya.
Pertemuan Dasco dengan para ulama Aceh tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI menyerap langsung aspirasi masyarakat daerah, khususnya terkait kekhususan Aceh, pembangunan infrastruktur, kepastian hukum, serta keberlanjutan kebijakan otonomi khusus.
Melalui forum silaturahmi tersebut, berbagai aspirasi Aceh kini mendapat ruang untuk ditindaklanjuti melalui jalur politik, legislasi, maupun koordinasi dengan pemerintah.
