JAKARTA – BELA RAKYAT – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membantah anggapan bahwa pemerintah melakukan take down terhadap video aksi kekerasan yang terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/82026) malam.
Direktur Pengendalian Ruang Digital Kemkomdigi, Safriansyah Yanwar Rosyadi, menegaskan pemerintah tidak mengajukan permintaan kepada platform digital untuk menghapus video yang merekam peristiwa tersebut.
Menurut Safriansyah, keputusan untuk menghapus atau membatasi tayangan yang mengandung unsur kekerasan berada pada kewenangan masing-masing penyelenggara sistem elektronik (PSE). Platform memiliki standar komunitas yang memungkinkan mereka mengambil tindakan terhadap konten tertentu secara mandiri.
“Konten-konten kekerasan atau yang bersifat sadisme dapat dilakukan take down secara mandiri oleh platform,” ujar Safriansyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak mengajukan penghapusan terhadap konten yang berisi fakta atau pemberitaan mengenai peristiwa nyata. Pemerintah, kata dia, memandang konten semacam itu memiliki nilai informasi bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak mengajukan take down terhadap konten yang memang berisi fakta atau berita nyata,” katanya.
Penegasan serupa disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya. Ia mengatakan sejumlah video terkait insiden Pejompongan masih dapat ditemukan di media sosial.
Kondisi tersebut, menurut Fifi, menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghilangkan rekaman atau mengaburkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi.
“Video-video tersebut masih ada dan masih bisa kita lihat. Jadi memang tidak kita ajukan take down. Ini murni dari platform yang bersangkutan,” ujar Fifi.
Berkaitan dengan Meninggalnya Warga
Peristiwa Pejompongan menjadi perhatian setelah seorang pedagang cermin bernama Bambang Setiyawan (59) meninggal dunia setelah keluar dari rumahnya ketika terjadi kericuhan pada Kamis malam.
Bambang kemudian dimakamkan pada Jumat (28/8) setelah pelaksanaan salat Jumat di kawasan Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat.
Pasca-kejadian, sejumlah unsur pemerintah wilayah juga mendatangi keluarga Bambang. Camat, lurah, dan Babinsa disebut telah berkoordinasi untuk mengetahui kondisi keluarga serta memberikan perhatian setelah peristiwa tersebut.
Kemkomdigi sebelumnya juga menegaskan pentingnya masyarakat menjaga ruang digital agar tetap sehat di tengah maraknya penyebaran informasi mengenai aksi kericuhan.
Pemerintah pada prinsipnya tetap membedakan antara konten yang memiliki nilai informasi mengenai suatu peristiwa dengan konten yang melanggar ketentuan platform atau mengandung unsur kekerasan secara eksplisit.
Dengan demikian, penghapusan sejumlah video Pejompongan yang dilakukan platform, jika terjadi, bukan merupakan instruksi pemerintah, melainkan bagian dari mekanisme moderasi konten yang diterapkan masing-masing PSE berdasarkan aturan dan standar komunitas mereka.
