BOGOR – BELA RAKYAT – Upaya menekan angka buta aksara Al-Qur’an di Indonesia dinilai membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh. Selain memperluas pembelajaran, ketersediaan mushaf Al-Qur’an yang cukup dan mudah dijangkau masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan peningkatan produksi dan distribusi Al-Qur’an harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap sarana pembelajaran Al-Qur’an.
Hal tersebut disampaikan Hidayat saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026).
Hidayat mengungkapkan, berdasarkan riset Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), masih terdapat sekitar 72 persen masyarakat yang belum mampu membaca Al-Qur’an. Menurut dia, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan literasi Al-Qur’an perlu ditangani secara serius dan tidak hanya mengandalkan proses pembelajaran.
“Semakin banyak Al-Qur’an yang tersedia, potensi untuk memberantas buta aksara Al-Qur’an semakin besar. Karena itu memang dibutuhkan sarana yang mendukung,” ujar Hidayat.
Menurut legislator Fraksi PKS tersebut, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan mushaf sebagai bagian dari dukungan negara terhadap kehidupan beragama masyarakat.
Karena itu, Hidayat mendorong Kementerian Agama melakukan berbagai terobosan, termasuk memperkuat kapasitas produksi UPQ melalui penambahan mesin percetakan dan perlengkapan pendukung.
Ia memahami kondisi APBN saat ini menghadapi kebijakan efisiensi. Namun, keterbatasan anggaran tersebut dinilai tidak semestinya menghentikan program untuk memperluas akses masyarakat terhadap Al-Qur’an.
Hidayat menawarkan penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap penyediaan Al-Qur’an. BAZNAS, BPKH, serta lembaga zakat lainnya, kata dia, dapat dilibatkan untuk memperluas dukungan.
“APBN sekarang kondisinya sedang efisiensi, tetapi nanti kita dorong melalui BAZNAS, BPKH atau mitra yang lain. Negara harus bisa melakukan koordinasi secara maksimal,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Hidayat juga memberikan perhatian terhadap inovasi UPQ dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus. Ia mengapresiasi keberadaan Al-Qur’an Isyarat dan Al-Qur’an Braille sebagai bentuk pelayanan yang lebih inklusif.
Menurutnya, pemberantasan buta aksara Al-Qur’an harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menilai tingginya angka masyarakat yang belum mampu membaca Al-Qur’an merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama.
Lisda mengajak seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah nyata agar persoalan tersebut dapat dikurangi secara bertahap.
“Ini miris sekali, melalui pertemuan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bagaimana menurunkan angka buta Al-Qur’an ini,” kata Lisda.
Politikus Fraksi NasDem itu juga menilai ketersediaan mushaf merupakan salah satu faktor penting dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk belajar membaca Al-Qur’an.
Karena itu, ia mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas UPQ, termasuk pengadaan mesin dan berbagai perangkat produksi lainnya.
“Karenanya, kami sangat mendukung apa yang dibutuhkan, dalam hal ini mesin dan segala perlengkapannya untuk membuat Al-Qur’an,” ujarnya.
Lisda berharap penguatan produksi tidak berhenti pada peningkatan jumlah cetakan, tetapi juga diikuti distribusi yang semakin merata hingga ke berbagai daerah.
Ia menilai sinergi pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga zakat, serta berbagai mitra lainnya diperlukan agar akses terhadap Al-Qur’an semakin luas.
Dengan penguatan produksi, distribusi, pembelajaran, dan penyediaan Al-Qur’an yang ramah bagi kelompok berkebutuhan khusus, upaya meningkatkan literasi Al-Qur’an di Indonesia diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Ini akan menjadi perjuangan kita bersama. Semoga bagaimana anak cucu kita nanti tidak lagi menghadapi persoalan buta Al-Qur’an,” pungkas Lisda.
