SLEMAN – BELA RAKYAT – Digitalisasi pemerintahan terus didorong untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, efisien, dan tepat sasaran. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau langsung uji coba digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Desa Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan transformasi digital tidak berhenti pada pembangunan sistem dan teknologi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kunjungannya, Meutya Hafid berdialog langsung dengan warga. Ia mendengarkan berbagai masukan, saran, keluh kesah, hingga apresiasi masyarakat setelah menggunakan layanan Perlinsos yang mulai didigitalisasi.
Meutya juga menyaksikan secara langsung proses pendaftaran masyarakat dalam layanan tersebut. Interaksi dengan warga menjadi penting untuk memastikan sistem digital yang dibangun pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Meutya, digitalisasi pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin sederhana dan memberikan kepastian bahwa masyarakat yang memang memiliki hak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewat.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar transformasi digital pemerintahan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi bukan sekadar membuat layanan menjadi digital. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat yang berhak tidak terlewat dan hak mereka diberikan secara tepat, cepat, dan adil,” demikian pesan yang disampaikan Meutya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Data Pemerintah Saling Terhubung
Salah satu fondasi penting dalam digitalisasi Perlinsos adalah konektivitas antarsistem pemerintah. Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), berbagai data pemerintah dapat saling terhubung dan dipertukarkan secara aman sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Konektivitas tersebut diharapkan mampu membuat proses pelayanan Perlinsos menjadi lebih sederhana. Data yang sebelumnya harus melalui berbagai tahapan administrasi secara terpisah dapat dimanfaatkan secara lebih terintegrasi untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi, hingga pemberian layanan.
Dengan sistem yang semakin terhubung, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi potensi persoalan administrasi yang selama ini dapat membuat masyarakat harus berulang kali memberikan data atau dokumen.
Namun, integrasi data tidak semata-mata berbicara mengenai teknologi. Aspek keamanan, kewenangan akses, perlindungan data, serta akurasi informasi menjadi bagian penting agar pemanfaatan data pemerintah tetap dilakukan secara bertanggung jawab.
Puluhan Ribu Keluarga Telah Terdaftar
Implementasi digitalisasi Perlinsos di Kabupaten Sleman menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Hingga minggu pertama Agustus 2026, sebanyak 61.112 keluarga telah terdaftar dalam Portal Perlindungan Sosial di Sleman.
Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki tata kelola perlindungan sosial. Dengan semakin banyak masyarakat yang masuk dalam sistem, proses identifikasi dan pelayanan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.
Bagi masyarakat, keberadaan sistem digital yang terintegrasi diharapkan dapat mempermudah akses terhadap layanan. Sementara bagi pemerintah, ketersediaan data yang lebih terhubung dapat membantu proses verifikasi dan pengambilan keputusan agar program perlindungan sosial semakin tepat sasaran.
Mendengar Suara Warga
Dalam kunjungannya ke Desa Donoharjo, Meutya tidak hanya melihat sistem dari sisi teknologi. Ia juga secara langsung mendengar pengalaman warga sebagai pengguna layanan.
Dialog dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi implementasi digitalisasi. Sebab, sebuah sistem dapat dikatakan berhasil bukan hanya ketika teknologi tersebut berjalan, tetapi ketika masyarakat mampu menggunakannya dengan mudah dan memperoleh manfaat nyata.
Masukan dari warga juga dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, mulai dari proses pendaftaran, kemudahan penggunaan, verifikasi data, hingga kecepatan pelayanan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital pemerintahan harus tetap berorientasi pada manusia.
Teknologi menjadi alat, sementara tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Digitalisasi Harus Membawa Keadilan
Perlindungan sosial menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan dukungan negara. Karena itu, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan dan layanan dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang berhak.
Integrasi data pemerintah melalui SPLP diharapkan dapat memperkuat proses tersebut. Data yang saling terhubung memungkinkan pemerintah bekerja dengan informasi yang lebih lengkap dalam proses pelayanan, tentunya dengan tetap memperhatikan kewenangan dan keamanan pertukaran data.
Bagi Meutya Hafid, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari seberapa banyak aplikasi atau platform yang berhasil dibuat.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan adil.
Karena itu, digitalisasi Perlinsos di Sleman menjadi salah satu contoh bagaimana transformasi digital pemerintahan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata di tengah masyarakat.
Dari Teknologi untuk Masyarakat
Kunjungan Meutya Hafid ke Desa Donoharjo juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Ketika data pemerintah dapat terhubung secara aman dan digunakan sesuai kewenangan, proses pelayanan diharapkan tidak lagi berjalan secara terpisah-pisah. Masyarakat pun dapat memperoleh pengalaman layanan yang lebih sederhana.
Ke depan, penguatan integrasi data dan layanan publik digital diharapkan dapat terus diperluas. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi tersebut tetap inklusif sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat kemampuan digital dapat mengakses layanan secara mudah.
Pada akhirnya, digitalisasi bukan tentang mengganti pelayanan manusia dengan mesin. Digitalisasi adalah tentang menggunakan teknologi untuk membuat negara hadir dengan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif.
Melalui uji coba digitalisasi Perlinsos di Sleman, pemerintah menunjukkan bahwa konektivitas data dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan sosial.
Data terhubung, layanan lebih sederhana, dan masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat.
Unggahan Meutya Hafid tersebut sekaligus memperlihatkan pesan utama transformasi digital pemerintahan: teknologi harus berujung pada manfaat nyata bagi rakyat.
