JAKARTA: BELA RAKYAT – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan negara dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Kabar membanggakan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Meutya menyampaikan bahwa raihan ini merupakan opini WTP kedua yang diperoleh Kemkomdigi secara berturut-turut.
Menurut Meutya, capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh jajaran Kemkomdigi dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.
“Kemkomdigi kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi opini WTP kedua secara berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen Kemkomdigi dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara,” tulis Meutya Hafid sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya.
Bangkit Setelah Empat Tahun WDP
Keberhasilan mempertahankan opini WTP memiliki makna yang sangat penting bagi Kemkomdigi. Sebab, sebelumnya kementerian tersebut selama empat tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.
Keberhasilan memperoleh kembali opini WTP, kemudian mampu mempertahankannya selama dua tahun berturut-turut, menjadi indikator adanya perbaikan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap berbagai regulasi pengelolaan keuangan negara.
Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa berbagai langkah reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola yang dilakukan di lingkungan Kemkomdigi mulai memberikan hasil yang nyata.
Penyerapan Anggaran Capai 94 Persen
Selain mempertahankan opini WTP, Kemkomdigi juga mencatat kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi sepanjang tahun 2025.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa tingkat penyerapan anggaran kementerian mencapai sekitar 94 persen, sebuah angka yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Penyerapan anggaran yang tinggi dinilai penting karena menunjukkan bahwa alokasi APBN dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan sektor komunikasi dan transformasi digital nasional.
Infrastruktur Digital Terus Diperluas
Tidak hanya dari sisi tata kelola keuangan, Kemkomdigi juga terus memperkuat pembangunan infrastruktur digital di berbagai wilayah Indonesia.
Perluasan jangkauan infrastruktur digital menjadi bagian dari implementasi program prioritas pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital nasional yang inklusif.
Melalui pembangunan infrastruktur digital, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan internet, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempercepat pemerataan ekonomi digital hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya masih terbatas aksesnya.
Penghargaan Menjadi Motivasi
Dalam keterangannya, Meutya Hafid menegaskan bahwa penghargaan berupa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Ia menilai keberhasilan tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Kemkomdigi agar terus memperkuat akuntabilitas serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Penghargaan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” tulis Meutya.
Komitmen Mendukung Indonesia Digital
Prestasi mempertahankan opini WTP diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Kemkomdigi.
Dengan tata kelola yang semakin baik, kementerian diharapkan mampu menjalankan berbagai program strategis pemerintah secara efektif, mulai dari pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan ekosistem digital nasional, hingga transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi modal penting bagi Kemkomdigi untuk terus mendukung visi Indonesia sebagai negara yang maju dalam bidang transformasi digital melalui pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi Kemkomdigi untuk terus menjaga integritas pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyat Indonesia.
