JAKARTA – BELA RAKYAT – Munculnya nama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagai satu-satunya perempuan dalam daftar 12 menteri yang disebut publik sebagai sosok yang dianggap bekerja dengan baik mendapat perhatian dari Analisis Politik, Media, dan Komunikasi Bela Rakyat Institute Badi Farman.
Berdasarkan survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), Meutya Hafid disebut oleh 6,1 persen responden dalam daftar menteri yang dinilai bekerja dengan baik. Posisi tersebut menarik karena daftar 12 nama menteri tersebut didominasi figur laki-laki.
Badi Farman menilai munculnya nama Meutya Hafid merupakan sinyal positif terhadap penilaian publik atas kinerja perempuan di pemerintahan.
“Menurut saya, munculnya Meutya Hafid sebagai satu-satunya menteri perempuan dalam daftar menteri yang dianggap bekerja dengan baik merupakan sebuah catatan positif. Ini menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap seorang pejabat tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa populer atau seberapa sering nama tersebut dikenal bahkan muncul di media viral,” ujar Badi Farman seperti disampaikan kepada redaksi Bela Rakyat, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Badi, ada menarik lain dari temuan survei tersebut. Meutya Hafid tidak masuk dalam daftar 12 menteri yang paling dikenal publik, akan tetapi namanya tetap muncul ketika responden ditanya mengenai menteri yang dianggap bekerja dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa, tingkat pengenalan publik dan penilaian terhadap kinerja merupakan dua hal yang dapat berjalan berbeda.
“Ini justru menarik. Ketika seorang nama tidak berada dalam daftar 12 menteri yang paling dikenal, tetapi tetap masuk dalam daftar menteri yang dinilai bekerja baik, berarti ada aspek kinerja yang mendapatkan perhatian dari publik. Popularitas tidak selalu identik dengan persepsi kinerja,” katanya.
Badi menilai kondisi tersebut penting dalam melihat bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap pejabat pemerintah.
Baginya, seorang pejabat tidak harus menjadi figur yang paling dikenal untuk mendapatkan apresiasi atas pekerjaan yang dilakukan. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa hasil survei perlu dibaca secara proporsional dan berdasarkan metodologi yang digunakan.
Survei IPO tersebut dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Badi juga melihat posisi Meutya Hafid sebagai satu-satunya perempuan dalam daftar tersebut memiliki arti tersendiri dalam konteks representasi perempuan di pemerintahan.
“Ketika dari 12 nama yang muncul hanya ada satu perempuan, tentu ini menjadi catatan tersendiri. Tetapi yang lebih penting bukan semata-mata soal keterwakilan perempuan, melainkan bagaimana publik menilai kinerja berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan,” ujar Badi.
Ia menambahkan, hasil survei tersebut dapat menjadi momentum bagi Meutya Hafid untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas di bidang komunikasi dan digital.
“Apresiasi publik tentu harus menjadi motivasi untuk terus bekerja. Penilaian positif bukanlah akhir, tetapi justru menjadi tanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan tersebut melalui kinerja yang konsisten,” tuturnya.
Badi menegaskan, perhatian publik terhadap kinerja Meutya Hafid juga menunjukkan bahwa popularitas bukan satu-satunya ukuran dalam menilai seorang pejabat publik.
“Bagi saya, poin penting dari temuan ini adalah publik ternyata dapat memberikan apresiasi terhadap kinerja meskipun seorang pejabat tidak termasuk figur yang paling dikenal. Ini menjadi pesan bahwa kerja nyata dan konsistensi tetap memiliki ruang dalam penilaian masyarakat,” pungkasnya.
