JAKARTA – BELA RAKYAT – Perubahan konsep Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan di DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap desain program tersebut karena dinilai mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan konsep awal yang diperkenalkan kepada publik.
Menurut Darmadi, perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis pelaksanaan, melainkan telah bergeser pada fungsi utama, model bisnis, hingga arah kebijakan program. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang utuh mengenai dasar perubahan tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun pengelola koperasi di daerah.
Konsep Awal Dinilai Berbeda dengan Implementasi Saat Ini
Dalam keterangannya, Darmadi menjelaskan bahwa pada saat pertama kali diperkenalkan, Kopdes Merah Putih diproyeksikan sebagai koperasi yang berfungsi layaknya minimarket atau ritel desa.
Konsep tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi ruang pemasaran berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang di desa.
Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah memperkenalkan fungsi baru bagi Kopdes Merah Putih. Program itu kini disebut akan menjadi infrastruktur penyaluran berbagai barang bersubsidi sekaligus berperan sebagai off-taker yang menyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
Perubahan tersebut, menurut Darmadi, merupakan perubahan yang cukup mendasar sehingga perlu dievaluasi secara serius.
Darmadi Pertanyakan Dasar Pembentukan 80 Ribu Koperasi
Perubahan konsep tersebut mendorong Darmadi mempertanyakan alasan pemerintah membentuk sekitar 80 ribu koperasi dengan pendekatan satu koperasi di setiap desa.
Menurutnya, apabila fungsi koperasi berubah menjadi infrastruktur distribusi dan penyerapan hasil produksi, maka pendekatan pembangunan seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi.
“Kalau memang konsepnya berubah sejauh itu, saya justru punya pertanyaan. Kenapa sejak awal harus dibentuk 80 ribu koperasi? Kenapa harus satu di setiap desa? Bukankah infrastruktur ekonomi seharusnya dibangun berdasarkan potensi ekonomi, sentra produksi, jumlah penduduk, akses pasar, dan efisiensi logistik, bukan semata-mata berdasarkan batas administrasi,” ujar Darmadi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian utama legislator Komisi VI DPR RI itu bukan hanya pada jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga pada dasar perencanaan serta efektivitas desain kebijakan yang digunakan pemerintah.
Soroti Perubahan Fungsi dan Model Bisnis
Darmadi menegaskan bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar pergantian istilah ataupun penyempurnaan administratif.
Bagi Darmadi, perubahan tersebut telah menyentuh tiga aspek penting dalam sebuah program nasional, yakni fungsi kelembagaan, model bisnis, serta arah kebijakan.
“Yang berubah bukan hanya istilah. Yang berubah adalah fungsi, model bisnis, dan arah kebijakannya,” tegas Darmadi.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah perubahan tersebut menunjukkan bahwa desain awal program masih memerlukan penyempurnaan sebelum diterapkan secara luas.
Program Nasional Dinilai Harus Memiliki Perencanaan yang Matang
Dalam pandangan Darmadi, program berskala nasional seperti Kopdes Merah Putih seharusnya dibangun melalui proses perencanaan yang matang sehingga memiliki arah yang jelas sejak awal pelaksanaan.
Lebih lanjut, ia menegaskan, perubahan konsep di tengah perjalanan perlu dijelaskan secara komprehensif agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan program.
Ia juga menilai kejelasan konsep menjadi bagian penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif di lapangan.
Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Komprehensif
Selain meminta evaluasi, Darmadi juga mendorong pemerintah menyampaikan penjelasan secara menyeluruh mengenai alasan perubahan desain program tersebut.
Penjelasan yang lengkap dinilai penting agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat maupun pengelola koperasi di berbagai daerah.
Ia memegaskan, komunikasi kebijakan yang jelas akan membantu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.
Harapkan Program Perkuat Ekonomi Desa
Pada akhirnya, Darmadi berharap evaluasi terhadap desain Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar dilakukan sehingga implementasi program mampu memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki arah kebijakan yang jelas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Melalui evaluasi tersebut, ia berharap pemerintah dapat memastikan desain program berjalan sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat desa dan mampu mendukung pembangunan ekonomi secara lebih efektif.
