SEMARANG: BELA RAKYAT – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan komitmennya mengawal perbaikan tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Penegasan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik BAKN ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan SKK Migas di Semarang, Jawa Tengah.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin pengawasan, melainkan bagian dari pendalaman terhadap berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menjadi perhatian DPR. BAKN ingin memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti sehingga persoalan yang sama tidak kembali muncul pada masa mendatang.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menjadi narasumber utama yang menegaskan arah pengawasan lembaganya terhadap pengelolaan sektor strategis tersebut.
Fokus Pengawasan BAKN: Temuan BPK Harus Dituntaskan
Menurut Herman Khaeron, BAKN memandang tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian penting dalam membangun tata kelola migas yang semakin baik.
Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang ditemukan tidak boleh berhenti sebagai catatan administrasi semata, tetapi harus diikuti langkah konkret dari seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan hulu migas.
“Kami akan menjadwalkan pembahasan lanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek karena permasalahannya cukup banyak. Kami tidak ingin permasalahan ini diabaikan maupun terus menjadi temuan berulang. Apa pun nanti hasil rekomendasinya, tentu semuanya demi kebaikan bangsa dan negara,” tegas Herman Khaeron.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAKN akan melanjutkan proses pengawasan melalui pembahasan lanjutan agar setiap rekomendasi benar-benar menghasilkan perbaikan tata kelola.
Investigasi Pengawasan DPR Berfokus pada Perbaikan Sistem
Dalam kunjungan kerja tersebut, BAKN melakukan penelaahan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
Selain itu, BAKN juga memperoleh penjelasan dari PT Pertamina Hulu Energi dan SKK Migas mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan maupun rencana tindak lanjut ke depan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak hanya menyoroti adanya temuan, tetapi juga mengawal implementasi penyelesaiannya agar mampu memperbaiki sistem pengelolaan sektor hulu migas secara berkelanjutan.
Potensi Sumur Tua Dinilai Masih Besar
Dalam kesempatan tersebut, Herman Khaeron juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan lapangan migas, termasuk sumur-sumur tua yang masih memiliki potensi mendukung peningkatan produksi nasional.
Menurutnya, optimalisasi aset migas yang masih produktif menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kontribusi sektor energi terhadap penerimaan negara.
Ia menilai Pertamina sebagai perusahaan negara harus terus diperkuat melalui tata kelola yang akuntabel dan transparan sehingga mampu meningkatkan kinerjanya.
“Kalau kemudian Pertamina melaksanakan pengelolaan secara akuntabel dan transparan, serta memberikan kontribusi yang besar kepada negara, maka sebagai perusahaan negara harus kita kuatkan dan kita besarkan. Pertamina perlu terus didorong menjadi pemeran utama, baik pada sektor crude oil maupun gas, karena potensinya masih sangat besar,” ujar Herman.
Penguatan Pembiayaan Hulu Migas Jadi Perhatian
Selain aspek tata kelola, Herman Khaeron juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan bagi pengembangan sektor hulu migas.
Menurutnya, penguatan kapasitas Pertamina dalam mengelola potensi migas nasional memerlukan dukungan melalui berbagai skema pendanaan yang mampu mempercepat pengembangan sektor tersebut.
Ia berpandangan bahwa penguatan investasi di sektor hulu akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kontribusi migas terhadap penerimaan negara.
BAKN Dorong Tata Kelola yang Efektif dan Akuntabel
Melalui hasil kunjungan kerja spesifik tersebut, BAKN berharap tindak lanjut atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian mampu memperkuat tata kelola PT Pertamina Hulu Energi maupun pengawasan oleh SKK Migas.
Harapan itu diarahkan agar pengelolaan sumber daya migas berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.
BAKN juga menilai bahwa perbaikan tata kelola tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan pengawasan yang terus berlanjut, DPR melalui BAKN menegaskan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus menjadi pijakan dalam membangun tata kelola sektor hulu migas yang lebih kuat, sehingga potensi energi nasional dapat dikelola secara optimal demi kepentingan bangsa dan negara.
