SEMARANG: BELA RAKYAT – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI memberikan perhatian serius terhadap tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Meski daerah tersebut tercatat sebagai penyalur KUR terbesar secara nasional dengan capaian yang dinilai sangat baik, BAKN menegaskan bahwa besarnya volume penyaluran harus diimbangi dengan pengawasan dan tata kelola yang akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK saat kunjungan kerja BAKN DPR RI di Semarang. Menurutnya, keberhasilan penyaluran tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka kredit yang disalurkan, tetapi juga dari efektivitas pemanfaatannya dalam meningkatkan kapasitas usaha para penerima.
Jawa Tengah Jadi Barometer Penyaluran KUR
Dalam keterangannya, Amin AK menjelaskan bahwa Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam program KUR nasional. Wilayah ini tidak hanya menjadi salah satu daerah dengan penyaluran terbesar, tetapi juga memperoleh penilaian positif dari sisi kualitas berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Masih terdapat sejumlah aspek tata kelola yang perlu terus dievaluasi dan disempurnakan agar program subsidi pemerintah tersebut semakin efektif.
Menurut Amin, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penyaluran berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengawasan Dana APBN Harus Menjadi Prioritas
Amin AK menekankan bahwa KUR merupakan program yang mendapatkan dukungan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Ia menilai pengawasan terhadap distribusi kredit menjadi sangat penting, terutama di daerah dengan volume penyaluran yang sangat besar seperti Jawa Tengah.
“Kita sangat berkepentingan agar anggaran yang diambilkan dari APBN itu benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat,” tegas Amin AK.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya dilihat dari tingginya realisasi penyaluran, tetapi juga dari kualitas pemanfaatan dana oleh penerima.
BAKN Dorong Ekosistem Pembinaan yang Berkelanjutan
Selain pengawasan, BAKN juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem penyaluran kredit yang lebih terstruktur. Menurut Amin AK, perbankan tidak cukup hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga harus memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha.
Pendampingan tersebut dinilai menjadi faktor penting agar penerima KUR mampu mengembangkan usahanya hingga naik kelas.
Amin menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan program dapat dilihat dari meningkatnya kapasitas usaha penerima, termasuk kemampuan mereka memperoleh plafon pinjaman yang lebih besar seiring pertumbuhan bisnisnya.
Dengan demikian, keberhasilan KUR bukan hanya diukur dari jumlah debitur baru, tetapi juga dari keberhasilan penerima dalam meningkatkan skala usahanya melalui dukungan pembiayaan yang berkesinambungan.
Evaluasi Tata Kelola Demi Manfaat Maksimal
BAKN berharap hasil penelaahan terhadap tata kelola penyaluran KUR di Jawa Tengah dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Optimalisasi pendampingan oleh sektor perbankan dinilai akan memperkuat efektivitas program sekaligus memastikan subsidi negara benar-benar mencapai sasaran.
Melalui penguatan tata kelola, BAKN menilai program KUR dapat terus menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi BAKN, akuntabilitas bukan hanya menyangkut kepatuhan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang didukung APBN mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi penerima program dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
