JAKARTA; BELA RAKYAT – Komitmen Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, untuk mengawal pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I kembali terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam forum tersebut, Hamka menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus diikuti dengan realisasi yang nyata, bukan sekadar menjadi dokumen yang terus berulang dalam pembahasan tanpa kepastian pelaksanaan di lapangan.
Sorotan utama Hamka tertuju pada usulan pembangunan jaringan irigasi sekunder di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto yang telah disampaikannya sejak tahun 2024. Namun, lanjutnya, hingga kini belum memperoleh realisasi.
Menurut Hamka, keterlambatan pembangunan tersebut bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut kepentingan ribuan petani yang menggantungkan produktivitas lahannya pada ketersediaan air.
Aspirasi yang Berulang, Realisasi yang Tak Kunjung Datang
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Hamka mengungkapkan bahwa usulan pembangunan jaringan irigasi sekunder bukanlah aspirasi baru.
Sejak tahun 2024, berbagai kebutuhan daerah telah disampaikan melalui mekanisme resmi DPR RI, baik melalui pembahasan anggaran maupun rapat kerja dengan mitra pemerintah. Namun hingga pertengahan 2026, masyarakat masih menunggu kepastian pelaksanaannya.
“Perencanaan yang baik harus diikuti dengan realisasi yang nyata,” tegas Hamka dalam rapat tersebut seperti dikutip Instagram pribarimya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kritik konstruktif terhadap proses pembangunan nasional yang sering kali berhenti pada tahap perencanaan, sementara implementasinya berjalan lambat.
Bagi Hamka, setiap aspirasi yang telah masuk ke dalam agenda pembahasan pemerintah seharusnya memiliki kepastian tindak lanjut sehingga masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan.
Irigasi Sekunder Menjadi Kunci Produktivitas Pertanian
Dalam sektor pertanian, jaringan irigasi sekunder memiliki fungsi yang sangat vital. Jika saluran primer membawa air dari bendungan atau sungai utama, maka jaringan sekunder bertugas mendistribusikan air hingga mendekati lahan pertanian masyarakat.
Tanpa jaringan sekunder yang memadai, air tidak akan sampai secara merata kepada petani meskipun bendungan dan saluran primer telah tersedia.
Akibatnya, banyak sawah mengalami kekurangan air saat musim tanam, sementara pada musim hujan justru rentan mengalami genangan karena sistem pengaturan air belum optimal.
Hamka menilai kondisi tersebut masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto.
Karena itu, pembangunan jaringan irigasi sekunder dinilai jauh lebih mendesak dibanding sekadar membangun infrastruktur besar tanpa memastikan distribusi air berjalan efektif.
Mengawal Kepentingan Petani dari Senayan
Sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Selatan I, Hamka menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama petani, memperoleh perhatian pemerintah.
Ia menilai pembangunan irigasi bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional.
Dengan sistem pengairan yang baik, produktivitas pertanian dapat meningkat, biaya produksi petani menjadi lebih efisien, dan hasil panen lebih stabil.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Fungsi Banggar DPR RI Ikut Mengawal Efektivitas Anggaran
Selain bertugas di Komisi V DPR RI, Hamka juga merupakan anggota Banggar DPR RI.
Posisi tersebut memberikan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap anggaran pembangunan benar-benar diarahkan kepada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hamka menilai besarnya anggaran infrastruktur harus diikuti dengan efektivitas pelaksanaan.
Bagi Hamka, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya pagu anggaran semata, melainkan dari jumlah proyek yang selesai tepat waktu serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia terus mendorong agar pembangunan jaringan irigasi sekunder masuk dalam prioritas pelaksanaan pemerintah.
Gowa, Takalar, dan Jeneponto Menunggu Kepastian
Ketiga kabupaten yang menjadi fokus usulan Hamka merupakan daerah dengan aktivitas pertanian yang cukup besar di Sulawesi Selatan.
Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, sehingga keberadaan jaringan irigasi menjadi kebutuhan utama.
Apabila distribusi air berjalan optimal, produktivitas tanaman pangan diyakini akan meningkat secara signifikan.
Sebaliknya, keterlambatan pembangunan irigasi dapat berdampak terhadap penurunan hasil panen serta meningkatnya beban ekonomi petani.
Inilah yang menjadi alasan Hamka terus memperjuangkan pembangunan tersebut dalam setiap pembahasan bersama pemerintah.
Pembangunan Harus Menjawab Aspirasi Daerah
Lebih lanjut Hamka menegaskan, pembangunan nasional harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Tegasnya ia menjelaskan, aspirasi yang telah dihimpun melalui kunjungan kerja, reses, maupun dialog dengan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif.
Setiap aspirasi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang benar-benar dilaksanakan.
Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jaringan irigasi sekunder di Gowa, Takalar, dan Jeneponto.
Komitmen Terus Mengawal Hingga Terwujud
Di akhir penyampaiannya, Hamka kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan I.
Baginya, tugas anggota DPR RI tidak berhenti ketika usulan telah disampaikan dalam rapat.
Pengawasan harus terus dilakukan hingga program benar-benar direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas, karena pembangunan yang tepat sasaran akan memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat. Saya akan terus mengawal setiap aspirasi yang telah dipercayakan kepada saya hingga benar-benar terealisasi,” tegas Hamka.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa fungsi pengawasan DPR RI tidak hanya mengawasi penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan janji pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Bagi Hamka B. Kady, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya rencana yang disusun, melainkan dari hadirnya infrastruktur yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya para petani di Gowa, Takalar, dan Jeneponto yang telah lama menantikan realisasi jaringan irigasi sekunder.
