BANDUNG: BELA RAKYAT – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi mulai menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa transformasi pelayanan haji tidak cukup hanya dengan perubahan kelembagaan, tetapi harus diikuti pembenahan menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM), tata kelola kuota, hingga kesiapan infrastruktur embarkasi.
Penegasan tersebut disampaikan Maman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (8/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maman tidak hanya memberikan apresiasi terhadap capaian Jawa Barat, tetapi juga menggarisbawahi sejumlah persoalan yang menurutnya harus segera diselesaikan agar penyelenggaraan haji 2027 berjalan lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh calon jemaah Indonesia.
Kepatuhan Istitha’ah Kesehatan Jadi Fondasi Pelayanan Haji
Salah satu perhatian utama Maman adalah keberhasilan Jawa Barat menjadi provinsi terbaik dalam kepatuhan pelaksanaan istitha’ah kesehatan.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan indikator bahwa proses seleksi kesehatan calon jemaah mulai berjalan sesuai ketentuan sehingga mampu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini muncul saat pelaksanaan ibadah haji.
“Komisi VIII mengapresiasi capaian Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi terbaik dalam kepatuhan pengawasan istitha’ah kesehatan. Ini penting karena saat pengawasan sebelumnya kami masih menemukan jemaah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan tetapi tetap diberangkatkan, sehingga menyulitkan petugas maupun jemaah lainnya,” ujar Maman.
Ia berharap praktik baik tersebut dapat diterapkan di seluruh provinsi sehingga pemeriksaan kesehatan benar-benar menjadi standar utama sebelum keberangkatan jemaah.
Kekurangan SDM Dinilai Harus Segera Diatasi
Selain aspek kesehatan, Maman juga menaruh perhatian terhadap kondisi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Berdasarkan paparan yang diterima Komisi VIII DPR RI, masih terdapat sejumlah kantor wilayah maupun kantor kabupaten/kota yang mengalami kekurangan pegawai dibandingkan kebutuhan ideal.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan apabila tidak segera diantisipasi sejak awal masa persiapan haji.
“Karena kita sudah memasuki persiapan haji 2027, pemenuhan pegawai harus segera dilakukan agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan optimal,” tegas Maman.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu agenda penting agar transformasi kelembagaan dapat berjalan efektif.
Penataan Kuota Haji Harus Lebih Efektif
Persoalan lain yang mendapat sorotan adalah mekanisme kuota batal atau kuota batu.
Menurut Maman, kuota yang tidak terpakai akibat calon jemaah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat diberangkatkan harus memiliki mekanisme pengelolaan yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan pemborosan alokasi keberangkatan.
Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut penting agar seluruh kuota haji Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal setiap tahun.
Dengan penataan yang lebih tertib, pelayanan kepada calon jemaah juga diharapkan menjadi semakin transparan dan efisien.
Profesionalisme Petugas Haji Menjadi Penentu
Dalam kesempatan itu, Maman juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan petugas haji.
Menurutnya, pelayanan kepada jemaah tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan di lapangan.
Ia menilai Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Infrastruktur Embarkasi Masih Memerlukan Pembenahan
Komisi VIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap kesiapan fasilitas embarkasi di Jawa Barat.
Maman mengungkapkan bahwa Asrama Haji Indramayu masih memiliki sejumlah fasilitas yang belum rampung dibangun, termasuk masjid yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Embarkasi Bekasi juga masih memerlukan pembenahan setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu.
Selain fasilitas embarkasi, ia juga mendorong percepatan penyediaan kantor yang representatif bagi kantor wilayah maupun kantor daerah Kementerian Haji dan Umrah yang hingga kini masih menggunakan gedung sewa, termasuk di Bogor dan sejumlah daerah lainnya.
Transformasi Haji Membutuhkan Sinergi Semua Pihak
Menutup keterangannya, Maman menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah harus menjadikan persiapan haji 2027 sebagai momentum memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, transformasi birokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan SDM yang memadai, tata kelola yang baik, serta infrastruktur yang siap melayani kebutuhan jemaah.
“Kami meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 dengan sebaik-baiknya. Ini membutuhkan sinergi semua pihak agar transformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada jemaah benar-benar dapat terwujud,” pungkas Maman.
Melalui berbagai catatan tersebut, Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kesiapan penyelenggaraan ibadah haji agar setiap tahapan pembenahan dapat berjalan sesuai target, sehingga pelayanan kepada jemaah Indonesia pada musim haji 2027 semakin aman, tertata, dan berkualitas.
