JAKARTA: BELA RAKYAT – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Komisi V DPR RI memunculkan sorotan tajam terhadap pola komunikasi antara pemerintah dan parlemen.
Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady menegaskan, penyusunan program strategis pemerintah tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan komisi teknis yang memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, yang juga dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan serta Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis se-Indonesia, Hamka mengingatkan bahwa kualitas pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan.
Menurut Hamka, anggaran yang efektif hanya dapat lahir dari proses perencanaan yang terbuka, partisipatif, dan melibatkan DPR sejak awal.
Perencanaan Menentukan Kualitas Anggaran
Hamka menilai hubungan antara pemerintah dan DPR tidak boleh hanya terjadi pada tahap persetujuan anggaran, melainkan harus dimulai sejak penyusunan program.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran, DPR tidak hanya bertugas menyetujui alokasi dana, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang dibawa anggota DPR dari daerah pemilihannya merupakan representasi kebutuhan riil masyarakat yang seharusnya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Karena itu, menurut Hamka, sinkronisasi antara program kementerian dengan aspirasi rakyat harus dilakukan sebelum rancangan anggaran disusun.
Kritik Keras terhadap Minimnya Koordinasi
Dalam rapat tersebut, Hamka menyampaikan kritik secara terbuka terhadap masih lemahnya komunikasi antara pemerintah dengan Komisi V DPR RI.
Ia mengingatkan bahwa berbagai program yang nantinya dibiayai APBN justru berasal dari pagu indikatif maupun pagu final yang dibahas bersama Komisi V.
Karena itu, menurutnya, sangat tidak tepat apabila program sudah dirancang lebih dahulu tanpa proses diskusi bersama DPR.
“Kami berharap sebenarnya, semua apa yang diprogramkan oleh pemerintah, terlebih dahulu kita diskusikan. Tidak pernah didiskusikan dengan Komisi V. Padahal anggarannya berasal dari pagu indikatif dan pagu final dari Komisi V. Di situlah kami berjuang semua. Nah, oleh karena itu Pak Dirjen, seluruh usulan kami dari anggota, ini harus disesuaikan dengan anggaran dan program yang ada,” tegas Hamka seperti dikutip dari Instagram pribadinya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola perencanaan yang dinilai masih berjalan secara sektoral tanpa melibatkan lembaga legislatif sejak tahap awal.
Aspirasi Daerah Harus Menjadi Fondasi Program Nasional
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Hamka menegaskan bahwa anggota DPR setiap hari menerima berbagai usulan pembangunan dari masyarakat.
Mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, pembangunan fasilitas publik, kawasan permukiman, hingga prasarana strategis lainnya.
Seluruh aspirasi tersebut, menurutnya, bukan sekadar daftar keinginan daerah, tetapi merupakan kebutuhan nyata yang harus diterjemahkan ke dalam program nasional.
Apabila proses perencanaan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi tersebut, maka terdapat risiko pembangunan menjadi kurang tepat sasaran meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar.
Banggar DPR Punya Tanggung Jawab Menjaga Efektivitas APBN
Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka memahami bahwa penyusunan APBN tidak hanya berbicara mengenai besarnya alokasi dana, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran.
Ia menilai setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan nasional sekaligus kebutuhan masyarakat di daerah.
Bagi Hamka, koordinasi sejak tahap penyusunan program akan memudahkan proses pembahasan anggaran sekaligus mengurangi potensi revisi di kemudian hari.
Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi belanja negara sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan APBN.
Sinergi Pemerintah dan DPR Menjadi Kunci Pembangunan
Hamka menekankan bahwa DPR bukan penghambat pembangunan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Karena itu, komunikasi yang intensif antara kementerian dengan Komisi V DPR RI harus menjadi budaya kerja dalam setiap penyusunan program pembangunan.
Ia menegaskan bahwa sinergi sejak tahap perencanaan akan menghasilkan kebijakan yang lebih matang, penganggaran yang lebih realistis, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif.
Bagi Hamka, pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Perencanaan yang baik adalah kunci lahirnya anggaran yang tepat,” menjadi pesan utama yang kembali ditegaskan Hamka dalam rapat tersebut.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah dan DPR RI, ia berharap setiap program strategis nasional benar-benar lahir dari perpaduan antara visi pemerintah dan aspirasi rakyat, sehingga pembangunan tidak hanya berjalan sesuai target administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
