JAKARTA: BELA RAKYAT – Isu dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkungan TikTok dan Tokopedia yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya mendapat klarifikasi langsung dalam forum resmi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang menghadirkan Kementerian Ketenagakerjaan serta jajaran manajemen TikTok-Tokopedia itu menghasilkan penegasan bahwa tidak terdapat kebijakan PHK massal sebagaimana yang berkembang di ruang publik.
Dialog yang berlangsung di Selasar Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), menjadi langkah cepat DPR RI dalam merespons keresahan masyarakat sekaligus memastikan informasi yang beredar dapat diverifikasi secara terbuka.
Dasco: DPR Bergerak Cepat Menjawab Keresahan Publik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR tidak tinggal diam ketika muncul informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya menyangkut nasib para pekerja.
Menurut Dasco, berbagai laporan dan informasi yang viral mengenai dugaan PHK di TikTok menjadi perhatian serius DPR sehingga perlu dilakukan dialog langsung dengan seluruh pihak terkait.
“Dalam beberapa hari terakhir ini kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka,” ujar Dasco.
Ia menjelaskan, DPR kemudian mengundang perwakilan TikTok di China, manajemen TikTok Indonesia yang telah mengakuisisi Tokopedia, serta Menteri Ketenagakerjaan RI untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut secara terbuka.
“Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan. Kami mengundang perwakilan TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja melakukan dialog,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR dalam memastikan dunia usaha tetap berjalan sehat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Stephanie Susilo: Tidak Ada PHK di TikTok Maupun Tokopedia Group
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Tokopedia Stephanie Susilo memberikan penjelasan secara langsung mengenai kondisi perusahaan.
Ia menepis kabar mengenai adanya PHK massal. Menurutnya, perusahaan hanya sedang melakukan penataan organisasi melalui mekanisme internal mobility, yakni pemindahan atau penyesuaian posisi pegawai di dalam grup perusahaan.
“Tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group,” tegas Stephanie.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses tersebut terdapat sebagian karyawan yang secara sukarela memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karier di luar perusahaan maupun berpindah ke unit bisnis lain dalam grup TikTok-Tokopedia.
“Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di media sosial mengenai kondisi ketenagakerjaan di perusahaan teknologi tersebut.
Lebih dari 100 Posisi Baru Dibuka
Tak hanya memberikan klarifikasi, Stephanie juga mengungkapkan bahwa TikTok-Tokopedia justru sedang membuka kesempatan kerja baru di Indonesia.
Menurutnya, perusahaan saat ini masih melakukan proses rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di berbagai bidang.
“Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas bisnis perusahaan tetap berjalan dan bahkan masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mendukung ekspansi usahanya.
Menaker Apresiasi Langkah DPR dan Kebijakan Internal Mobility
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan apresiasi terhadap langkah cepat DPR RI yang memfasilitasi dialog antara pemerintah dan pihak perusahaan.
Menurutnya, komunikasi terbuka seperti ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat memengaruhi psikologis pekerja maupun iklim investasi.
Yassierli juga menilai kebijakan internal mobility merupakan pendekatan yang positif karena memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap memperoleh pekerjaan di lingkungan grup perusahaan dibandingkan harus mengalami PHK.
Selain itu, pembukaan lebih dari 100 posisi baru menunjukkan bahwa perusahaan masih melakukan pengembangan usaha dan membuka peluang karier bagi talenta Indonesia.
Transparansi Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik
Forum dialog yang difasilitasi DPR RI menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ketika muncul isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Dengan adanya klarifikasi langsung dari manajemen TikTok-Tokopedia, informasi mengenai dugaan PHK massal dapat diluruskan sehingga memberikan kepastian bagi para pekerja maupun publik.
Melalui peran fasilitasi yang dilakukan DPR RI, diharapkan setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui dialog konstruktif, mengedepankan transparansi, serta tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.
