GIANYAR – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax diduga mulai memicu efek domino di tingkat konsumen akar rumput. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, melayangkan kritik tajam terhadap fenomena kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang mulai terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di wilayah Bali.
Kritik tersebut disampaikan secara terbuka melalui akun media sosial Instagram resminya, menyusul temuan langsung mengenai habisnya stok Pertalite di salah satu SPBU di Kabupaten Gianyar. Dalam gambar yang dibagikan, ia bersama sopirnya ingin isi bensin.
Seperti unggahannya, I Nyoman Parta menilai, situasi ini merupakan dampak langsung yang sudah diprediksi sebelumnya akibat disparitas harga pasca-kenaikan Pertamax.
”Dugaan saya benar yang akan terjadi ketika Pertamax harganya naik lalu pemilik kendaraan beralih ke Pertalite kemudian subsidi Pertalite jadi membengkak, Dan pertalite menjadi lebih awal habis pada akhirnnya mobil Carry pun membeli Pertamax, Curr Seperti kejadian malam ini di SPBU 54.805.05 Kemenuh , Sukawati Pertamina oh pertamina,” tulis Nyoman Parta dalam unggahannya.
Efek Domino Migrasi Konsumen ke BBM Bersubsidi
Menurut legislator asal Bali ini, kenaikan harga BBM nonsubsidi secara otomatis mendorong konsumen kelas menengah yang biasa menggunakan Pertamax untuk turun kelas (migrasi) mengonsumsi Pertalite demi menghemat biaya operasional. Akibat lonjakan permintaan yang tidak diimbangi dengan penambahan kuota subsdi yang proporsional, stok Pertalite di lapangan menjadi cepat habis dari waktu biasanya.
Ironisnya, kelangkaan ini justru memukul balik masyarakat kecil atau pelaku transportasi logistik hilir, seperti pengguna mobil angkutan barang Suzuki Carry, yang secara regulasi berhak atas BBM bersubsidi. Ketika Pertalite habis lebih awal, kelompok masyarakat ini terpaksa membeli Pertamax yang harganya lebih mahal agar kendaraan operasional mereka tetap dapat berjalan.
Gelombang Keluhan Netizen: Sistem Barcode dan Keadilan Subsidi
Unggahan politisi PDIP tersebut langsung dibanjiri komentar dan keluhan dari masyarakat yang merasakan dampak serupa di berbagai daerah. Berdasarkan pantauan tangkapan layar komentar Instagram:
Kelangkaan Konstan di Jam-Jam Kritis: Akun @deastrawan18 memvalidasi kejadian di lokasi yang sama dengan menyatakan bahwa jika membeli BBM pada malam hari sekitar jam 01.00 WITA, Pertalite kerap kali sudah habis, namun stok anehnya kembali tersedia pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA sebelum harga Pertamax disesuaikan kembali.
Sementara akun @tino_bali82 m dan @ulfbali mengeluhkan bahwa di banyak SPBU terdekat, status Pertalite sering kali “zonk” atau kosong, sehingga menyulitkan pengendara motor.
Kritik Terhadap Efektivitas Sistem Barcode (MyPertamina): Pengawasan distribusi subsidi menggunakan sistem pendaftaran barcode mendapat sorotan tajam. Akun @pande_gustiawan mengeluhkan sulitnya mendaftarkan mobil Carry miliknya karena terus-menerus ditolak oleh sistem.
Sebaliknya, akun @daniel_stefanus memprotes adanya ketimpangan di lapangan, di mana mobil-mobil mewah berkapasitas mesin besar (cc up 1.5) seperti Alphard dan Innova Reborn justru terlihat bebas mengantre Pertalite di SPBU area Ngurah Rai (Jimbaran) karena mereka mengantongi barcode resmi.
Hal senada dikritik oleh @gede_tembok (306056.jpg) dan @darsika yang mendesak ketegasan aturan pelarangan mobil di atas 1400 cc agar subsidi tepat sasaran.
Sentimen Makroekonomi Masyarakat: Keluhan teknis ini dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai unintended consequences (konsekuensi yang tidak disengaja) dari elastisitas silang permintaan (cross-elasticity of demand),
Sebagaimana dianalisis secara singkat oleh akun @nittapraba.Kenaikan komoditas utama (Pertamax) secara instan mengubah struktur konsumsi barang substitusinya (Pertalite).
Desakan Evaluasi untuk Pertamina dan Pemerintah
Fenomena habisnya Pertalite di SPBU 54.805.05 Kemenuh, Sukawati ini dianggap sebagai alarm keras bagi PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Jika mata rantai distribusi dan pengawasan kriteria penerima subsidi tidak segera dibenahi secara ketat, maka kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi alih-alih menghemat anggaran negara, justru berpotensi membengkakkan beban jaminan subsidi Pertalite karena jebolnya kuota di tingkat retail.
Masyarakat berharap DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat segera memanggil pihak manajemen Pertamina guna mengevaluasi pasokan berkala serta memperbaiki sistem validasi QR Code agar tidak ada lagi pembiaran terhadap kendaraan mewah yang menyerap hak energi masyarakat miskin.
