JAKARTA: BELA RAKYAT – Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Muktamar NU. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan pandangan bahwa organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut akan semakin memiliki pengaruh strategis apabila memperkuat perannya dalam politik kebangsaan dibanding terlibat secara langsung dalam politik praktis.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum Bincang-bincang Menjelang Muktamar NU bertajuk “NU Masa Depan dan Masa Depan NU” yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Sarmuji, sejarah panjang NU menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak pernah benar-benar terpisah dari dunia politik. Namun, ia menilai orientasi politik NU perlu diarahkan pada kepentingan bangsa secara luas, bukan sekadar menjadi bagian dari kompetisi elektoral.
Politik Besar versus Politik Kecil
Dalam paparannya, Sarmuji membedakan secara tegas antara “politik kecil” dan “politik besar”. Politik kecil, menurutnya, identik dengan aktivitas memenangkan kandidat atau kepentingan elektoral jangka pendek.
Sebaliknya, politik besar merupakan upaya menjaga kualitas demokrasi, memperkuat kehidupan berbangsa, serta memastikan kebijakan negara berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Ia mencontohkan, ketika NU lebih banyak disibukkan menjadi tim sukses dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, maka energi organisasi terserap pada politik praktis.
Namun apabila NU lebih fokus mengawal integritas pemilu, mendorong demokrasi yang sehat, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara konstruktif, maka organisasi tersebut sedang memainkan peran politik kebangsaan yang jauh lebih besar.
NU Dinilai Punya Modal Menjadi Penyeimbang Negara
Sarmuji menilai NU memiliki modal sosial, jaringan pesantren, ulama, serta basis masyarakat yang sangat luas sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Ia berpandangan Indonesia saat ini membutuhkan organisasi masyarakat sipil yang mampu memberikan kritik sekaligus nasihat kepada pemerintah secara bijaksana.
Menurutnya, NU memiliki tradisi dialog, musyawarah, dan pendekatan yang santun sehingga dapat menjalankan fungsi tersebut tanpa menciptakan konflik yang berkepanjangan.
Tradisi Menasihati Pemerintah Secara Santun
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji juga mengingatkan pentingnya budaya menyampaikan kritik dengan cara yang elegan.
Ia menilai tradisi NU selama ini lebih mengedepankan komunikasi yang tenang dibanding konfrontasi terbuka.
Pendekatan tersebut, menurutnya, sejalan dengan teladan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agar nasihat kepada pemimpin disampaikan secara baik dan penuh hikmah.
Karena itu, ia berharap NU tetap mempertahankan karakter tersebut dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.
Menjelang Muktamar, Arah NU Kembali Menjadi Perhatian
Pernyataan Sarmuji muncul ketika perhatian publik mulai tertuju pada arah organisasi NU menjelang Muktamar yang akan menentukan kepemimpinan serta arah kebijakan organisasi beberapa tahun ke depan.
Berbagai kalangan menilai forum muktamar tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin baru, tetapi juga momentum menentukan bagaimana posisi NU dalam menghadapi dinamika politik nasional, pembangunan ekonomi, hingga tantangan sosial keagamaan.
Perdebatan mengenai hubungan NU dan politik sendiri bukan hal baru. Sejak era kemerdekaan hingga reformasi, NU pernah bertransformasi dari organisasi sosial-keagamaan menjadi partai politik, kemudian kembali menegaskan diri sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus pada dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat.
Pengamat: Peran Civil Society Semakin Penting
Sejumlah pengamat politik menilai gagasan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil memiliki relevansi di tengah berkembangnya demokrasi Indonesia.
Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan organisasi masyarakat dinilai penting sebagai pengawas kekuasaan, penyambung aspirasi publik, sekaligus pemberi masukan terhadap arah kebijakan pemerintah.
Dengan jaringan pesantren, jutaan warga nahdliyin, serta pengaruh ulama di berbagai daerah, NU dinilai memiliki kapasitas besar untuk menjalankan fungsi tersebut apabila mampu menjaga independensinya dari kepentingan politik jangka pendek.
Menjaga Keseimbangan Demokrasi
Pandangan yang disampaikan Sarmuji memperlihatkan harapan agar NU tetap menjadi kekuatan moral bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan politik praktis.
Dengan memainkan peran sebagai penjaga demokrasi, pemberi nasihat kepada negara, sekaligus pengawal kepentingan rakyat, NU dinilai akan semakin diperhitungkan dalam politik nasional tanpa harus larut dalam kontestasi elektoral.
Ke depan, arah organisasi menjelang Muktamar diperkirakan akan menjadi perhatian banyak pihak, mengingat posisi strategis NU dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik Indonesia.
