JAKARTA: BELA RAKYAT – Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, melontarkan kritik tajam terhadap paradigma pembangunan sektor pariwisata nasional yang selama ini lebih menitikberatkan pada tingginya angka kunjungan wisatawan. Menurutnya, pendekatan tersebut sudah tidak lagi relevan jika tidak mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama jajaran Kementerian Pariwisata, Badan Pengelola Otorita Pariwisata, serta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Ilham, pembangunan pariwisata Indonesia harus bergeser dari orientasi kuantitas menuju kualitas. Ia menilai pemerintah tidak lagi cukup berbangga dengan jutaan wisatawan yang datang apabila dampak ekonominya tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata.
Ilham Permana: Jangan Lagi Mengejar Angka Kunjungan
Dalam forum tersebut, Ilham menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan pariwisata harus diubah secara menyeluruh.
“Jangan lagi kita menilai dari angka jumlah wisatawan, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkan yang harus kita kejar,” tegas Ilham Permana.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, besarnya jumlah wisatawan belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila tingkat belanja wisatawan rendah, lama tinggal singkat, dan manfaat ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil pelaku usaha.
Menurutnya, paradigma baru pembangunan pariwisata harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Soroti Evaluasi KEK dan Badan Otorita Pariwisata
Ilham juga meminta pemerintah memperbaiki sistem evaluasi terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata maupun Badan Otorita Pariwisata (BOP).
Ia mengusulkan agar pemerintah menggunakan indikator yang lebih komprehensif, seperti:
1. Lama tinggal wisatawan (length of stay);
2. Rata-rata pengeluaran wisatawan;
3. Tingkat okupansi kawasan;
4. Kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
5. Penciptaan lapangan kerja baru;
6. Dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar destinasi.
Bagi Ilham, indikator-indikator tersebut jauh lebih mencerminkan keberhasilan pembangunan dibanding sekadar menghitung jumlah wisatawan yang datang setiap tahun.
Realisasi Investasi Dinilai Masih Jauh dari Harapan
Selain menyoroti indikator keberhasilan, Ilham juga mempertanyakan masih lebarnya kesenjangan antara komitmen investasi dengan realisasi investasi di sejumlah KEK Pariwisata.
Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab banyaknya investasi yang belum terealisasi.
Lebih lanjut, Ilham menjelaskan, besarnya angka komitmen investasi tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan apabila pembangunan fisik maupun manfaat ekonominya belum benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai evaluasi terhadap proyek-proyek strategis pariwisata harus dilakukan secara berkala agar pemerintah mengetahui berbagai hambatan yang menyebabkan lambatnya realisasi investasi.
KEK Lido Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, Ilham secara khusus menyinggung perkembangan KEK Lido di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, perkembangan kawasan tersebut belum menunjukkan hasil sesuai harapan awal ketika proyek tersebut diluncurkan.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan adanya mekanisme evaluasi yang jelas apabila target investasi maupun pembangunan kawasan tidak berjalan sesuai komitmen.
Ilham menegaskan bahwa setiap proyek strategis nasional di sektor pariwisata harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas sehingga investasi yang masuk benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Berkelanjutan Jangan Hanya Menjadi Slogan
Pada bagian akhir penyampaiannya, Ilham mengingatkan bahwa konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang selama ini digaungkan pemerintah harus diwujudkan melalui program nyata.
Ia berharap konsep keberlanjutan tidak berhenti sebagai jargon ataupun narasi semata.
“Saya berharap konsep keberlanjutan ini tidak hanya menjadi narasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Ilham.
DPR Dorong Pariwisata Berbasis Nilai Tambah
Pernyataan Ilham Permana mencerminkan dorongan DPR agar kebijakan pembangunan pariwisata nasional lebih fokus pada penciptaan nilai tambah ekonomi dibanding sekadar mengejar peningkatan statistik kunjungan wisatawan.
Melalui evaluasi yang lebih terukur terhadap KEK Pariwisata, Badan Otorita Pariwisata, dan realisasi investasi, DPR berharap pembangunan sektor pariwisata mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja yang lebih luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
