JAKARTA: BELA RAKYAT – Terbongkarnya upaya penyelundupan 325 kilogram sabu melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh kembali mengingatkan bahwa perairan Indonesia masih menjadi salah satu jalur favorit sindikat narkotika internasional. Luasnya wilayah laut Indonesia, yang mencapai lebih dari dua pertiga wilayah nasional, menjadi tantangan besar dalam menjaga keamanan sekaligus menutup celah kejahatan lintas negara.
Kasus ini memunculkan kembali urgensi penguatan sistem pengawasan maritim secara menyeluruh. Tidak cukup hanya mengandalkan patroli rutin, tetapi juga membutuhkan dukungan anggaran, modernisasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga koordinasi antarlembaga yang lebih efektif.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan tersebut patut diapresiasi. Namun di sisi lain, peristiwa itu menunjukkan bahwa ancaman di wilayah laut Indonesia masih sangat nyata dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Laut Indonesia Masih Menjadi Jalur Strategis Kejahatan Internasional
Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur pelayaran dunia. Kondisi tersebut memberikan keuntungan ekonomi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam aspek keamanan.
Menurut Dave, luasnya wilayah laut Indonesia membuat pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan personel. Diperlukan sistem yang modern agar setiap aktivitas mencurigakan dapat terdeteksi sejak dini.
“Laut kita begitu luas. Kita memiliki TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, hingga Polairud. Namun, bila tidak didukung anggaran yang cukup, SDM yang tangguh, dan teknologi yang terkini, tentu pengawasan tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengamanan laut membutuhkan investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Ketersediaan kapal patroli, radar, sistem pemantauan, hingga personel profesional menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Modernisasi Teknologi Menjadi Kebutuhan Mendesak
Komisi I DPR RI menilai perkembangan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem pertahanan dan keamanan maritim.
Dave menjelaskan bahwa berbagai teknologi mutakhir kini telah tersedia untuk membantu aparat memantau aktivitas di laut secara lebih cepat dan akurat.
Mulai dari satelit pengawas, drone laut, sensor digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kapal-kapal yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal.
“Hari ini kita sudah bisa menggunakan satelit, drone laut, hingga artificial intelligence (AI) untuk memonitor berbagai aktivitas. Hal-hal seperti ini harus dioptimalkan agar pemerintah dapat memanfaatkan seluruh teknologi yang tersedia sekaligus meningkatkan kapasitas SDM,” jelasnya.
Pemanfaatan teknologi tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan pada patroli manual yang selama ini memiliki keterbatasan jangkauan.
Sinergi Antarlembaga Menjadi Kunci
Selain teknologi, Dave menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Saat ini terdapat sejumlah institusi yang memiliki kewenangan di wilayah maritim, mulai dari TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga berbagai instansi lainnya.
Menurutnya, seluruh lembaga tersebut harus bekerja secara terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan dalam penanganan pelanggaran.
“Sinergi itu penting karena wilayah kita sangat luas. Dibutuhkan kerja sama antarlembaga agar ketika terjadi pelanggaran, seluruh pihak dapat bergerak secara terkoordinasi,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Kolaborasi tersebut juga diperlukan agar informasi intelijen dapat dibagikan secara cepat sehingga operasi penindakan berlangsung lebih efektif.
Ancaman Tidak Hanya Narkotika
Komisi I DPR RI mengingatkan bahwa ancaman di wilayah laut tidak hanya berasal dari penyelundupan narkotika.
Indonesia juga menghadapi berbagai kejahatan transnasional lain seperti perdagangan orang (TPPO), penyelundupan senjata, penyelundupan barang ilegal, pencurian sumber daya alam, hingga pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing.
Karena itu, sistem pengawasan maritim harus dirancang secara komprehensif agar mampu menghadapi seluruh bentuk ancaman tersebut secara bersamaan.
“Bukan hanya narkotika, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang dan berbagai bentuk penyelundupan lainnya. Karena itu koordinasi harus terus diperkuat secara intensif,” ujar Dave.
Penguatan Maritim Menjadi Investasi Keamanan Nasional
Kasus penyelundupan 325 kilogram sabu menjadi pengingat bahwa keamanan laut merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Ke depan, investasi terhadap penguatan sistem pengawasan maritim dinilai tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemanfaatan teknologi modern, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarlembaga yang kuat, Indonesia diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat internasional yang memanfaatkan jalur laut sebagai pintu masuk berbagai aktivitas ilegal.
