JAKARTA: BELA RAKYAT – Sorotan terhadap transparansi anggaran kembali mengemuka di Senayan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Transmigrasi, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah segera menyerahkan dokumen Satuan Tiga sebagai instrumen utama pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Desakan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik permintaan itu tersimpan upaya DPR untuk memastikan setiap rupiah dana negara yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur transmigrasi benar-benar sesuai kebutuhan, memiliki standar biaya yang wajar, dan tidak membuka ruang terjadinya pemborosan anggaran.
Dokumen yang Menentukan Transparansi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan bahwa rincian Satuan Tiga menjadi kebutuhan mendesak bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, tanpa dokumen tersebut, anggota dewan hanya menerima angka-angka besar dalam pagu anggaran tanpa mengetahui detail penggunaan dana di lapangan.
“Kalau kami tidak mendapatkan itu, kami tidak akan tahu apa yang akan dilakukan di lapangan,” tegas Roberth dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dokumen Satuan Tiga sendiri merupakan rincian anggaran yang memuat komponen biaya secara detail. Mulai dari spesifikasi pekerjaan, volume proyek, harga satuan, hingga total biaya pelaksanaan kegiatan. Berbeda dengan dokumen pagu anggaran yang hanya menampilkan nilai keseluruhan program, Satuan Tiga membuka informasi hingga tingkat teknis pelaksanaan proyek.
Bagi pengawas anggaran, dokumen ini ibarat “peta jalan” yang memungkinkan proses audit dan evaluasi dilakukan secara lebih akurat.
Mengapa DPR Mencurigai Potensi Ketimpangan?
Dalam rapat tersebut, Komisi V mencontohkan pembangunan dua unit jembatan yang diusulkan Kementerian Transmigrasi. DPR ingin mengetahui spesifikasi teknis, ukuran, hingga biaya per unit yang dianggarkan.
Permasalahan muncul ketika proyek serupa juga dikerjakan oleh kementerian lain, terutama Kementerian Pekerjaan Umum. Jika spesifikasi relatif sama tetapi nilai anggarannya berbeda jauh, maka akan muncul pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan APBN.
Di sinilah fungsi Satuan Tiga menjadi krusial.
Melalui dokumen tersebut, DPR dapat membandingkan harga satuan pekerjaan antar-kementerian. Misalnya biaya pembangunan jembatan per meter persegi, biaya konstruksi bangunan, hingga harga material yang digunakan.
Tanpa data rinci, perbedaan harga sulit terdeteksi dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan keuangan negara.
Potensi Risiko Jika Rincian Anggaran Tidak Dibuka
Pakar tata kelola keuangan negara kerap menilai bahwa transparansi rincian anggaran merupakan benteng awal untuk mencegah penyimpangan.
Ketika rincian proyek tidak tersedia secara lengkap, proses pengawasan menjadi lemah karena hanya berfokus pada besaran anggaran secara umum.
Beberapa risiko yang dapat muncul antara lain:
1. Perbedaan harga satuan yang tidak rasional antar-instansi.
2. Duplikasi pembiayaan proyek dengan spesifikasi serupa.
3. Sulitnya melakukan evaluasi kinerja program.
4. Meningkatnya potensi pemborosan anggaran negara.
5. Terhambatnya proses audit dan pengawasan pasca pelaksanaan proyek.
Dalam konteks pembangunan kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai daerah, risiko tersebut menjadi semakin besar karena proyek fisik biasanya melibatkan nilai anggaran yang cukup besar.
APBN Satu, Standar Harus Sama
Salah satu poin yang paling disorot Komisi V adalah pentingnya kesamaan standar biaya antar-kementerian.
Roberth Rouw menegaskan bahwa seluruh kementerian bekerja menggunakan sumber dana yang sama, yakni APBN. Karena itu, tidak seharusnya terjadi perbedaan mencolok dalam standar biaya pembangunan proyek dengan karakteristik serupa.
Jika sebuah jembatan dibangun oleh satu kementerian dengan biaya tertentu, maka proyek yang sama di kementerian lain harus memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi belanja negara sekaligus memastikan adanya keadilan dalam alokasi anggaran pembangunan.
Transmigrasi dan Tantangan Pengawasan Infrastruktur
Program transmigrasi selama ini tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penduduk, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, rumah, fasilitas sosial, irigasi, dan sarana ekonomi.
Besarnya kebutuhan pembangunan fisik membuat sektor ini menyerap anggaran yang tidak sedikit.
Karena itu, DPR menilai pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika proyek selesai dikerjakan.
Dengan memperoleh dokumen Satuan Tiga sejak awal, DPR dapat melakukan pengawasan preventif untuk memastikan bahwa usulan anggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan riil dan standar biaya yang rasional.
Mendorong Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik
Desakan Komisi V terhadap Kementerian Transmigrasi mencerminkan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Publik kini tidak hanya menuntut pembangunan terlaksana, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBN digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penyerahan dokumen Satuan Tiga bukan sekadar memenuhi permintaan administratif DPR, melainkan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan nasional, keterbukaan rincian anggaran menjadi instrumen penting untuk mencegah pemborosan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBN.
Apakah Kementerian Transmigrasi akan segera membuka rincian tersebut dan menjawab kekhawatiran DPR? Jawabannya akan menjadi salah satu indikator sejauh mana transparansi anggaran benar-benar dijalankan dalam praktik pemerintahan.
