JAKARTA: BELA RAKYAT – Usulan kenaikan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan kembali memantik perdebatan nasional. Gagasan yang dilontarkan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan tersebut mendapat respons beragam dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, hingga parlemen. Di satu sisi, kesejahteraan guru dinilai sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar mengenai kemampuan fiskal negara untuk mewujudkannya.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai usulan tersebut merupakan gagasan yang baik, tetapi membutuhkan kajian teknis yang sangat mendalam sebelum dapat diterapkan.
Kesejahteraan Guru Masih Menjadi Persoalan Klasik
Selama bertahun-tahun, kesejahteraan guru menjadi isu yang tak pernah lepas dari pembahasan kebijakan pendidikan nasional. Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, masih banyak guru, terutama guru honorer, yang mengeluhkan rendahnya penghasilan mereka.
Di berbagai daerah, tidak sedikit guru yang harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap fokus dan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.
Menurut Fikri, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik memang harus menjadi prioritas pemerintah jika Indonesia ingin menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Hitung-hitungan Anggaran yang Fantastis
Di balik gagasan menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan, terdapat tantangan fiskal yang tidak kecil. Berdasarkan berbagai simulasi anggaran, Indonesia memiliki sekitar 3,5 juta guru yang tersebar di seluruh wilayah.
Jika setiap guru menerima tambahan penghasilan yang signifikan hingga mencapai Rp30 juta per bulan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp360 triliun per tahun.
Angka tersebut hampir setara dengan sebagian besar anggaran pendidikan nasional yang selama ini dialokasikan pemerintah. Besarnya kebutuhan dana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan yang akan digunakan tanpa mengganggu program prioritas lainnya.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah harus menjelaskan secara rinci apakah tambahan anggaran tersebut berasal dari peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, atau realokasi anggaran dari sektor lain.
Putusan MK dan Beban Baru Pendidikan Nasional
Tantangan lain yang disoroti Abdul Fikri adalah belum jelasnya skema implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pendidikan dasar dan menengah gratis.
Putusan tersebut berpotensi menambah beban fiskal pemerintah karena negara harus memastikan seluruh peserta didik memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan biaya.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dituntut untuk menyusun prioritas anggaran secara cermat. Di satu sisi terdapat kebutuhan meningkatkan kesejahteraan guru, sementara di sisi lain terdapat kewajiban memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Situasi ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada satu kebijakan, melainkan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.
Tidak Hanya Guru, Dosen Juga Menunggu Perhatian
Dalam pernyataannya, Fikri mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya difokuskan kepada guru. Dosen sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional juga membutuhkan perhatian yang sama.
Saat ini masih terdapat dosen, khususnya di perguruan tinggi swasta, yang menerima penghasilan relatif rendah dibandingkan tanggung jawab akademik yang mereka emban.
Karena itu, usulan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik perlu dipahami sebagai upaya memperkuat seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Mengapa Gaji Tinggi Dianggap Penting?
Pendukung kebijakan kenaikan gaji guru berargumen bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik umumnya memberikan penghargaan tinggi kepada profesi guru.
Di beberapa negara maju, guru memperoleh pendapatan yang kompetitif sehingga profesi tersebut menjadi pilihan karier yang diminati lulusan terbaik.
Logikanya sederhana: semakin tinggi kualitas guru yang direkrut, semakin baik kualitas pendidikan yang dihasilkan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi nasional.
Karena itulah Gita Wirjawan menyebut peningkatan kesejahteraan guru sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran negara.
Risiko Jika Hanya Menjadi Wacana
Namun para ahli mengingatkan bahwa kebijakan besar tanpa perencanaan yang matang justru dapat menimbulkan ekspektasi publik yang sulit dipenuhi.
Abdul Fikri menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjebak pada gagasan yang menarik secara konsep tetapi sulit direalisasikan secara teknis.
Menurutnya, publik membutuhkan kepastian mengenai tahapan implementasi, sumber pendanaan, mekanisme distribusi, serta dampak terhadap APBN dan APBD.
Tanpa kajian yang komprehensif, usulan tersebut berpotensi menjadi sekadar wacana yang menimbulkan harapan besar di kalangan tenaga pendidik tetapi tidak pernah benar-benar terwujud.
Menanti Kajian Komprehensif Pemerintah
Perdebatan mengenai gaji guru Rp30 juta per bulan pada akhirnya membuka diskusi yang lebih luas tentang masa depan pendidikan Indonesia. Hampir semua pihak sepakat bahwa kesejahteraan guru harus ditingkatkan. Namun perbedaan muncul pada pertanyaan bagaimana cara mewujudkannya secara realistis.
Pemerintah, DPR, akademisi, organisasi profesi guru, serta para pemangku kepentingan pendidikan kini dituntut untuk menyusun peta jalan yang jelas. Kajian mendalam diperlukan agar setiap kebijakan yang lahir tidak hanya terdengar ideal, tetapi juga dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Di tengah cita-cita membangun generasi emas Indonesia, kesejahteraan guru memang menjadi faktor penting. Namun tantangan terbesar tetap sama: bagaimana mengubah gagasan besar menjadi kebijakan nyata yang mampu dijalankan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
