JAKARTA: BELA RAKYAT – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengusulkan pembentukan lembaga atau mekanisme khusus yang bertugas menyelaraskan arah dan target pendidikan nasional yang saat ini tersebar di berbagai kementerian.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Kompleks Parlemen, Senayan, My Esti menilai sistem pendidikan nasional saat ini membutuhkan koordinasi yang lebih terstruktur dan mengikat.
Ia menyoroti bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak lagi hanya menjadi kewenangan satu kementerian. Kementerian Agama mengelola pendidikan dari jenjang PAUD hingga menengah, Kementerian Sosial menjalankan program Sekolah Rakyat, sementara berbagai program lain seperti sekolah terintegrasi juga melibatkan lembaga berbeda.
“Semua ini berbicara tentang pendidikan, sehingga harus ada standar dan target yang sama agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Menurut My Esti, tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pendidikan dari masing-masing kementerian berpotensi tidak selaras dengan tujuan besar pembangunan sumber daya manusia nasional. Karena itu, ia menilai diperlukan suatu lembaga khusus atau sistem koordinasi yang dapat menyatukan arah kebijakan pendidikan lintas kementerian.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional yang melibatkan seluruh kementerian terkait. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bersama dalam jangka panjang agar pembangunan pendidikan nasional memiliki arah yang jelas dan konsisten.
My Esti berharap pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dapat menghasilkan tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi, sehingga seluruh program pemerintah di sektor pendidikan dapat saling mendukung dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Yang terpenting adalah semua pihak membuka diri dan mengedepankan kepentingan nasional, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa,” tutupnya.
