JAKARTA : BELA RAKYAT – Krisis air bersih yang kembali melanda berbagai daerah di Indonesia pada awal musim kemarau menjadi sorotan serius Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras.
Menurut Andi Aras, fenomena kekeringan yang terus berulang setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada faktor cuaca, melainkan lemahnya tata kelola sumber daya air nasional yang belum mampu menjawab tantangan perubahan iklim.
Sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Klaten, Bogor, Bandung, Cilacap, Jepara, Gunungkidul, Bojonegoro hingga Pasuruan mulai mengalami kesulitan akses air bersih meski musim kemarau baru memasuki tahap awal. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis air yang diperkirakan semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Andi Aras menilai pola penanganan yang selama ini dilakukan masih bersifat reaktif. Pemerintah daerah dan BPBD memang bergerak cepat dengan mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Namun langkah tersebut dinilai hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Bantuan air bersih memang penting untuk menyelamatkan masyarakat dalam kondisi darurat, tetapi negara tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola penanganan yang sama setiap tahun. Yang harus dibangun adalah sistem yang mampu mencegah masyarakat mengalami krisis air,” tegas Andi Aras.
Kekeringan Berulang Jadi Alarm Kegagalan Tata Kelola
Menurut Andi Aras, kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun semestinya tidak lagi dianggap sebagai bencana musiman biasa. Fenomena tersebut harus dipandang sebagai alarm serius terhadap lemahnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya air.
Ia mengungkapkan bahwa banyak daerah sebenarnya memiliki potensi sumber air yang cukup, namun tidak didukung oleh infrastruktur penampungan, distribusi, dan konservasi yang memadai. Akibatnya, ketika curah hujan menurun, masyarakat langsung menghadapi ancaman kekurangan air bersih.
Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca semakin ekstrem juga memperbesar risiko tersebut. Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah dituntut memiliki strategi jangka panjang yang berbasis pada data ilmiah dan proyeksi iklim yang akurat.
“Persoalan kekeringan bukan hanya urusan musim kemarau. Ini menyangkut bagaimana negara mengelola sumber daya air secara berkelanjutan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap air bersih sepanjang tahun,” ujarnya.
Temuan Fasilitas Air Bersih Mangkrak
Dalam berbagai kunjungan kerja dan laporan yang diterima Komisi V DPR RI, Andi Aras menemukan masih banyak sarana air bersih yang dibangun menggunakan anggaran negara namun tidak berfungsi secara optimal.
Beberapa fasilitas mengalami kerusakan karena minimnya pemeliharaan, sementara sebagian lainnya tidak memiliki sistem pengelolaan yang jelas setelah proyek selesai dibangun. Kondisi tersebut menyebabkan investasi infrastruktur yang seharusnya membantu masyarakat justru tidak memberikan manfaat maksimal.
Andi Aras menegaskan bahwa pembangunan fisik semata tidak cukup jika tidak diikuti pengawasan dan manajemen yang baik. Menurutnya, setiap proyek penyediaan air bersih harus memiliki mekanisme keberlanjutan sehingga tetap dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Tidak sedikit fasilitas yang sudah dibangun akhirnya mangkrak. Ketika kemarau datang, masyarakat kembali kesulitan memperoleh air bersih. Ini menunjukkan ada persoalan dalam pengawasan dan pengelolaan yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Ketahanan Air Harus Jadi Agenda Nasional
Sebagai pimpinan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan pekerjaan umum, Andi Aras menekankan pentingnya perubahan paradigma dari penanganan darurat menuju pembangunan ketahanan air nasional.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pembangunan embung, waduk, sistem penyimpanan air hujan, jaringan irigasi yang efisien, hingga program konservasi daerah tangkapan air. Langkah tersebut dinilai jauh lebih efektif dibandingkan terus mengalokasikan anggaran untuk bantuan darurat setiap musim kemarau.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat juga diperlukan agar pengelolaan sumber daya air dapat berjalan secara terintegrasi.
Menurutnya, ketahanan air bukan hanya soal ketersediaan air minum, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta stabilitas ekonomi daerah.
BMKG Harus Jadi Rujukan Utama Kebijakan Daerah
Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September, Andi Aras meminta seluruh pemerintah daerah segera menyusun langkah antisipasi berdasarkan informasi dan proyeksi yang telah disampaikan BMKG.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga krisis terjadi baru kemudian mengambil tindakan. Seluruh instrumen mitigasi harus dipersiapkan sejak dini, termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan, pengamanan sumber air, dan edukasi masyarakat mengenai penggunaan air secara efisien.
“Informasi iklim dari BMKG harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah. Dengan perencanaan yang tepat, dampak kekeringan dapat diminimalkan dan masyarakat tidak menjadi korban setiap tahun,” tegasnya.
DPR Kawal Perbaikan Tata Kelola Air Nasional
Komisi V DPR RI memastikan akan terus mengawasi berbagai program pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air. Andi Aras menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya hadir saat krisis terjadi, tetapi harus mampu membangun sistem yang membuat masyarakat lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
Bagi Andi Aras, krisis air bersih yang mulai bermunculan di berbagai daerah pada awal musim kemarau tahun ini merupakan peringatan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi serius dalam tata kelola air. Tanpa langkah strategis dan berkelanjutan, ancaman kekeringan diperkirakan akan semakin sering terjadi dan berdampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, pembangunan ketahanan air nasional harus menjadi agenda prioritas, bukan sekadar program tambahan. Dengan tata kelola yang kuat, infrastruktur yang terawat, serta kebijakan berbasis data ilmiah, Indonesia diyakini dapat mengurangi kerentanan terhadap krisis air dan menghadapi tantangan perubahan iklim dengan lebih siap.
