JAKARTA – Di tengah meningkatnya tantangan kesehatan global, pemerintah menaruh harapan besar pada transformasi Holding BUMN Farmasi yang dipimpin Bio Farma.
Namun di balik berbagai capaian yang dipaparkan manajemen, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah besar, mulai dari ketergantungan bahan baku impor, efektivitas holdingisasi, hingga kemampuan riset nasional dalam menghadapi revolusi teknologi kesehatan dunia.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Bio Farma Group di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Anggia Ermarini menegaskan bahwa keberhasilan restrukturisasi dan transformasi Bio Farma tidak semata diukur dari laporan keuangan yang membaik, melainkan dari sejauh mana perusahaan mampu memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
“Bio Farma Group sebagai Holding BUMN Farmasi memiliki peran strategis yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional,” tegas Anggia.
Di Balik Angka Positif, Masih Ada Tantangan Besar
Laporan kinerja Bio Farma menunjukkan adanya perbaikan kondisi keuangan sepanjang 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026. Namun sejumlah pengamat menilai capaian tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang industri farmasi nasional.
Investigasi terhadap struktur industri farmasi Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar bahan baku obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API) masih bergantung pada impor. Kondisi ini membuat industri farmasi nasional rentan terhadap gejolak geopolitik global, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi nilai tukar mata uang.
Ketika pandemi Covid-19 melanda beberapa tahun lalu, Indonesia sempat merasakan dampak serius dari ketergantungan tersebut. Ketersediaan bahan baku, alat kesehatan, hingga vaksin menjadi persoalan yang memperlihatkan lemahnya kemandirian sektor kesehatan nasional.
Kini, meskipun pandemi telah berlalu, persoalan fundamental itu masih belum sepenuhnya teratasi.
Holdingisasi: Sinergi atau Sekadar Penyatuan Administrasi?
Sejak dibentuk pada tahun 2020, Holding BUMN Farmasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan nilai ekonomi perusahaan negara di sektor kesehatan.
Namun muncul pertanyaan penting: apakah holdingisasi benar-benar menghasilkan sinergi bisnis yang nyata?
Dalam rapat tersebut, Anggia menegaskan bahwa holdingisasi tidak boleh berhenti pada penyatuan struktur organisasi semata.
Menurutnya, tujuan utama pembentukan holding adalah menciptakan efisiensi operasional, optimalisasi kapasitas produksi, penguatan modal, serta peningkatan daya saing nasional.
“Holdingisasi harus mampu menghasilkan sinergi yang nyata, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan kapasitas produksi yang tersedia, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai bahwa tantangan terbesar holdingisasi adalah menyatukan budaya kerja, strategi bisnis, dan arah pengembangan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berjalan secara independen.
Tanpa integrasi yang kuat, holding berisiko hanya menjadi perubahan struktur administratif tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan.
Ancaman Ketergantungan Impor Masih Membayangi
Data industri menunjukkan bahwa sebagian besar bahan baku farmasi nasional masih berasal dari luar negeri, terutama dari negara-negara produsen besar di Asia.
Ketergantungan tersebut tidak hanya menyangkut bahan baku obat, tetapi juga bahan kemasan, mesin produksi, hingga teknologi manufaktur berteknologi tinggi.
Kondisi ini membuat biaya produksi dalam negeri menjadi sangat sensitif terhadap gangguan pasokan global.
Dalam beberapa tahun terakhir, konflik geopolitik internasional, perang dagang, serta perubahan kebijakan ekspor sejumlah negara telah memperlihatkan bagaimana industri farmasi dapat terganggu hanya karena terhambatnya akses bahan baku.
Komisi VI DPR RI menilai bahwa Bio Farma harus menjadi motor utama dalam mempercepat pembangunan industri bahan baku obat nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar internasional.
Perlombaan Teknologi Kesehatan Global
Persaingan industri kesehatan dunia kini tidak lagi hanya bertumpu pada produksi obat konvensional.
Negara-negara maju tengah berlomba mengembangkan teknologi biologics, terapi genetik, platform mRNA, vaksin generasi baru, hingga teknologi rekombinan yang diproyeksikan menjadi masa depan industri farmasi global.
Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Menurut Anggia, investasi pada fasilitas biologik dan penguatan riset menjadi kebutuhan mendesak apabila Indonesia ingin memiliki posisi strategis dalam rantai pasok kesehatan dunia.
Tanpa penguasaan teknologi tersebut, industri farmasi nasional berpotensi hanya menjadi pasar bagi produk-produk kesehatan impor bernilai tinggi.
Karena itu, transformasi Bio Farma dinilai harus berorientasi pada pengembangan inovasi, bukan sekadar peningkatan kapasitas produksi.
Restrukturisasi Anak Perusahaan Jadi Ujian Sesungguhnya
Salah satu fokus perhatian DPR adalah proses restrukturisasi dan penyehatan sejumlah anak perusahaan dalam kelompok Bio Farma.
Pengalaman berbagai BUMN menunjukkan bahwa restrukturisasi sering kali menghasilkan perbaikan jangka pendek, tetapi gagal menciptakan fondasi bisnis yang berkelanjutan.
Karena itu, DPR menekankan pentingnya reformasi yang menyentuh akar persoalan, termasuk tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, penguatan modal kerja, serta pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar.
Keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari laporan laba rugi, tetapi dari kemampuan perusahaan menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
Misi Besar Kemandirian Farmasi Nasional
Pada akhirnya, transformasi Bio Farma membawa misi yang jauh lebih besar daripada sekadar memperbaiki kinerja korporasi.
Misi tersebut adalah mewujudkan kemandirian farmasi nasional. Kemandirian itu dapat terlihat dari meningkatnya produksi obat dalam negeri, berkembangnya industri bahan baku nasional, bertambahnya produk hasil riset anak bangsa, meluasnya pasar ekspor, serta semakin mudahnya masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas dengan harga terjangkau.
Bagi Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa, ketahanan kesehatan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa.
Ketika negara mampu memproduksi sendiri kebutuhan strategis kesehatan, maka risiko ketergantungan terhadap negara lain dapat ditekan secara signifikan.
DPR Minta Transformasi Tidak Berhenti pada Pencitraan
Komisi VI DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses transformasi Bio Farma Group agar tidak berhenti pada pencapaian administratif maupun pencitraan korporasi semata.
Transformasi yang sesungguhnya, menurut DPR, adalah ketika holding farmasi negara mampu membangun ekosistem industri kesehatan yang kuat, inovatif, dan berdaya saing global.
“Kami berharap berbagai langkah transformasi yang tengah dijalankan tidak hanya menghasilkan perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga mampu melahirkan ekosistem industri kesehatan nasional yang tangguh, berdaya saing global, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Anggia.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat, masa depan Bio Farma bukan sekadar soal keuntungan perusahaan, melainkan tentang kemampuan Indonesia membangun kemandirian kesehatan di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Keberhasilan atau kegagalan transformasi ini akan menjadi salah satu penentu arah ketahanan kesehatan nasional dalam dekade mendatang.






