JAKARTA — Kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang tengah didorong pemerintah mendapatkan dukungan dari DPR RI. DPR menilai upaya tersebut perlu menyentuh akar persoalan, seperti membenahi transportasi publik di seluruh pelosok Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kady secara terbuka mengkritik pendekatan Kementerian Perhubungan yang dinilai belum komprehensif dalam menyelesaikan masalah. Ia menegaskan, tanpa pembenahan transportasi publik, kebijakan pengendalian konsumsi BBM berisiko tidak efektif.
“Selama masyarakat tidak memiliki alternatif yang layak, penggunaan kendaraan pribadi akan tetap tinggi. Artinya konsumsi BBM juga sulit ditekan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
“Untuk itu, kita dorong kementerian perhubungan untuk membenahi sistem transportasi pablik di seluruh pelosok nusantara terutama kota-koya besar di Indonesia,” sambung Hamka.
Ketergantungan Kendaraan Pribadi
Hasil penelusuran menunjukkan, tingginya konsumsi BBM berkorelasi kuat dengan dominasi kendaraan pribadi di kota-kota besar. Kondisi ini dipicu oleh layanan transportasi umum yang belum merata, belum terintegrasi, dan sering kali tidak memenuhi standar kenyamanan serta ketepatan waktu.
Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menghadapi persoalan klasik seperti waktu tunggu lama, rute yang terbatas, hingga keamanan yang belum optimal. Situasi ini membuat kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan utama, meskipun biaya operasionalnya lebih tinggi.
Evaluasi Kinerja Transportasi Publik
Hamka pun mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada aspek manajemen dan pelayanan.
Investigasi ini menemukan bahwa dalam beberapa proyek transportasi, pembangunan fisik kerap lebih diutamakan dibandingkan kualitas layanan. Akibatnya, fasilitas tersedia namun belum mampu menarik minat masyarakat secara signifikan.
“Masalahnya bukan sekadar ada atau tidak ada transportasi, tapi apakah sistemnya benar-benar bekerja untuk masyarakat,” kata Hamka.
Integrasi yang Belum Maksimal
Salah satu titik lemah yang teridentifikasi adalah minimnya integrasi antarmoda. Perpindahan dari satu moda ke moda lain masih membutuhkan waktu dan biaya tambahan, sehingga mengurangi efisiensi perjalanan.
Padahal, di banyak negara, integrasi transportasi menjadi faktor kunci keberhasilan menekan penggunaan kendaraan pribadi dan konsumsi energi.
“Kalau tidak terintegrasi, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi yang dianggap lebih praktis,” ujarnya.
Kebijakan Energi vs Realitas Lapangan
Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026. Kebijakan ini memang menjaga daya beli masyarakat, namun di sisi berbeda berpotensi memperlambat upaya pengendalian konsumsi energi jika tidak dibarengi langkah struktural seperti membenahi transportasi umum.
Pengamat transportasi yang dihubungi dalam penelusuran ini menilai, kebijakan energi harus berjalan seiring dengan reformasi sektor transportasi. Tanpa itu, beban subsidi berpotensi terus meningkat.
Risiko Jangka Panjang
Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berisiko menimbulkan dampak berlapis, mulai dari kemacetan yang semakin parah, pemborosan energi, hingga peningkatan emisi karbon.
Hamka mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan perubahan pola mobilitas masyarakat tidak bisa dipaksakan melalui kebijakan semata, tetapi harus dibangun melalui sistem yang mampu menjawab kebutuhan nyata.
“Kalau transportasi publik sudah benar-benar baik, masyarakat akan beralih dengan sendirinya. Itu kunci utamanya,” tegasnya.
Investigasi ini menunjukkan bahwa persoalan konsumsi BBM tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kualitas layanan transportasi publik. Tanpa reformasi menyeluruh di sektor transportasi, upaya penghematan energi dikhawatirkan hanya menjadi solusi jangka pendek tanpa dampak signifikan. (HMS)
