JAKARTA: BELA RAKYAT – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi sektor keamanan di Papua dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Soedeson, stabilitas keamanan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Soedeson saat rapat pembahasan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2027 bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan, ia menilai sejumlah kebutuhan mendesak di Papua perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait penguatan institusi kepolisian.
Pembangunan Mapolda Papua Tengah dan Papua Barat Daya
Soedeson menyoroti belum tersedianya Markas Komando Kepolisian Daerah (Mapolda) yang memadai di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk mendukung efektivitas tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kalau saya, titik pandang saya dari sudut sebagai anggota Komisi III DPR. Program-program yang sangat penting itu pertama di Kepolisian,” ujar Soedeson.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana kelembagaan berdampak langsung pada berbagai aspek operasional, mulai dari perencanaan organisasi, penempatan personel, pembinaan anggota, hingga pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Karena tidak ada Mapolda, perencanaannya juga susah, penempatan personelnya juga susah, pembinaan personel juga susah, penjagaan harkamtibmas juga susah,” katanya.
Menurut legislator asal Papua Tengah tersebut, Papua merupakan salah satu etalase Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan keamanan memerlukan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Ancaman Narkoba Semakin Mengkhawatirkan
Selain sektor kepolisian, Soedeson juga menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan anggaran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia menilai penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi ancaman serius yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.
Menurutnya, kapasitas dan cakupan tugas BNN yang semakin luas belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah-wilayah terluar dan terpencil, termasuk Papua.
“Menurut saya ini sudah darurat narkoba. Karena itu kami meminta perhatian yang sangat besar untuk BNN,” tegasnya.
Soedeson menilai penguatan BNN menjadi langkah strategis dalam menyelamatkan generasi muda sekaligus menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dukungan bagi Mahkamah Konstitusi
Dalam kesempatan yang sama, Soedeson juga mengingatkan pentingnya dukungan anggaran bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai lembaga pengawal konstitusi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan, pelayanan publik, serta berbagai tugas kelembagaan lainnya.
Menurutnya, keberlangsungan sistem demokrasi dan penegakan konstitusi membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar MK dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.
Menjaga Stabilitas dan Pembangunan Papua
Soedeson berharap pembahasan RAPBN 2027 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih proporsional bagi lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Ia menekankan bahwa penguatan sektor keamanan bukan semata-mata soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.
Dengan dukungan anggaran yang memadai bagi kepolisian, BNN, dan MK, ia optimistis stabilitas keamanan dan kepastian hukum di Papua dapat semakin terjaga, sehingga pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.
