Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Malam Senin, 28 September 2026, kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kedatangan tamu penting. Prabowo Subianto datang secara pribadi untuk bertakziah atas wafatnya Guruh Soekarnoputra, adik Megawati. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya】, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam politik level tinggi, tidak pernah ada pertemuan yang sekadar kebetulan. Tidak ada makan malam yang hanya soal basa-basi. Pertemuan dua figur sentral bangsa ini jelas lebih dari sekadar silaturahmi duka. Senyum di depan kamera boleh terlihat ramah, pernyataan para juru bicara boleh terdengar adem, tapi bagi yang mengerti irama Istana, pertemuan ini adalah pembuka babak baru.
Pesan yang paling kuat dari jamuan itu: Prabowo tengah menyusun ulang peta kekuasaannya. Dan dalam peta baru itu, ia tidak lagi memakai warna dari Solo.
Ujian Kedaulatan Sejak Hari Pertama
Sejak awal pelantikan, satu pertanyaan besar terus mengiringi Istana: seberapa mandiri Prabowo sebagai presiden? Apakah ia benar-benar memegang kendali penuh, baik secara de jure maupun de facto, tanpa intervensi dari Jokowi?
Pertanyaan itu sangat beralasan. Publik menyaksikan sendiri betapa besar peran Jokowi dalam membuka jalan bagi Prabowo menuju Istana. Publik juga tahu bagaimana putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa mendampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden.
Tapi politik kekuasaan punya logikanya sendiri. Tidak ada presiden yang rela selamanya menjadi perpanjangan tangan pendahulunya. Tidak ada panglima yang nyaman terus berada di bawah bayang-bayang kingmaker.
Kedatangan Prabowo ke Teuku Umar adalah pernyataan kedaulatan yang sangat hati-hati dan terukur. Ini adalah diplomasi senyap yang tujuannya jelas: menggeser Jokowi dari pusat gravitasi pemerintahan. Dengan cara yang halus, Prabowo ingin menegaskan bahwa ia sudah berdiri sendiri, lepas dari bayangan Solo.
Caranya elegan dan tidak frontal. Prabowo tidak menyerang Jokowi di ruang terbuka, tidak memutus hubungan dengan Solo. Ia hanya mengambil alih kemudi.
Namun pesan dari Teuku Umar itu sangat terang: Prabowo adalah Presiden RI yang seutuhnya. Ia yang menentukan siapa kawan, apa strategi, dan ke mana arah negara ini akan dibawa.
Kenapa Megawati? Karena Sejarah dan Hitung-hitungan Kursi
Mengapa yang didekati justru Megawati? Ada dua alasan: ikatan sejarah dan kalkulasi parlemen.
Prabowo dan Megawati punya sejarah panjang. Pahit-manis Perjanjian Batu Tulis 2009 menjadi bukti bahwa keduanya memiliki bahasa politik yang nyambung. Keduanya dipertemukan oleh gagasan nasionalisme dan kedaulatan, serta penghormatan pada sejarah.
Selain faktor historis, ada hitungan pragmatis di DPR. Prabowo sangat paham, pemerintahan tidak akan berjalan stabil tanpa dukungan yang solid di parlemen. Dengan merangkul PDIP, ia mengamankan benteng politiknya. PDIP tidak harus masuk kabinet. Cukup dengan komunikasi yang lancar antara Dasco dan Puan Maharani, posisi PDIP bisa berubah dari oposisi yang frontal menjadi mitra kritis yang terkelola.
Dengan begitu Prabowo mendapat penyeimbang yang kuat. Jika sewaktu-waktu tekanan dari kubu Solo menguat, ia sudah punya alternatif aliansi yang kokoh di Senayan.
Lalu di mana Gibran dalam peta baru ini? Secara konstitusional, posisinya sebagai Wapres aman sampai akhir periode. Tidak ada yang bisa menggoyangnya, kecuali jika isu ijazah SMA-nya benar-benar berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi.
Tapi secara politik praktis, posisi Gibran justru makin terjepit. Menjauhnya hubungan antara Teuku Umar dan Solo membuat Gibran berada dalam situasi dilematis. Ia memang ada di dalam struktur eksekutif, tapi terasing dari konsensus besar yang sedang dibangun antara Gerindra dan PDIP. Risikonya, perannya akan semakin mengecil, hanya menjadi pejabat seremonial dan pelengkap protokoler.
Jika diibaratkan catur, Prabowo sedang menggerakkan perwira-perwira utamanya, sementara wakilnya dibiarkan di pinggir papan tanpa dukungan bidak.
Arsitek di Balik Layar: Puan dan Dasco
Di balik mulusnya karpet merah di Teuku Umar, ada dua arsitek lapangan yang bekerja dingin dan senyap. Tanpa mereka, pertemuan itu tidak akan terjadi.
Pertama, Puan Maharani. Sebagai Ketua DPR dan pilar utama PDIP, Puan berperan sebagai penjaga pintu. Ia memastikan saluran komunikasi antara Istana dan PDIP tetap terbuka tanpa gesekan yang tidak perlu.
Kedua, Sufmi Dasco Ahmad. Ia adalah operator taktisnya Prabowo. Di Senayan, Dasco dikenal sebagai jembatan penghubung. Jarang bicara di depan kamera, tapi lincah mengurai benang kusut di belakang layar. Pendekatannya bukan gertakan, melainkan kompromi-kompromi terukur yang bisa diterima semua faksi. Dari tokoh masyarakat, aktivis, elite partai lawan, hingga faksi-faksi di DPR, semua bisa ia rangkul.
Kombinasi keluwesan Puan dan kelihaian taktis Dasco itulah yang akhirnya berhasil mengikat simpul antara Kertanegara, Teuku Umar, dan Senayan tanpa kegaduhan.
Respons dari Solo
Bagaimana kubu Solo merespons manuver dingin ini? Jokowi tentu bukan pemain baru. Di permukaan, ia pasti akan tetap hemat bicara, melempar senyum khas, dan mengatakan bahwa silaturahmi antar tokoh bangsa adalah hal yang baik.
Tapi di belakang layar, lingkarannya pasti tidak diam. Jokowi sadar pengaruhnya sedang tergerus. Ia pun sudah menyiapkan kuda-kuda: memperkuat simpul relawan, mengonsolidasikan posisinya di partai pendukung seperti PSI, dan merapatkan barisan dengan jaringan bisnis pendukungnya. Itu adalah langkah bertahan sekaligus menyerang yang paling rasional.
Dalam catur politik tingkat tinggi ini, Solo diperkirakan akan terus memaksimalkan leverage relawan dan infrastrukturnya untuk memastikan Gibran tidak benar-benar terkunci.
Pertarungan pengaruh ini tidak akan meledak menjadi konflik terbuka. Kedua belah pihak sama-sama butuh stabilitas di mata publik. Yang terjadi adalah cold war, perang dingin yang halus dan senyap, tapi sangat menentukan arah kebijakan dan kompromi di masa depan.
Panggung politik nasional kini telah memasuki fase baru. Di fase ini, Prabowo mulai menapakkan kakinya sendiri, lepas dari bayang-bayang bahkan cengkeraman Jokowi. Setidaknya, itulah yang diharapkan rakyat. Semoga.
