JAKARTA – Usulan pembatasan masa jabatan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat setelah disuarakan Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun beberapa waktu lalu. Gagasan ini dinilai sebagai upaya memperbaiki tata kelola, namun juga memunculkan pertanyaan: apakah benar menjadi solusi atau sekadar wacana politis?
Jejak Masalah Tata Kelola BUMN
Sejumlah kasus yang menyeret petinggi BUMN ke ranah hukum menjadi latar belakang kuat munculnya usulan ini. Beberapa di antaranya bahkan telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.
Pola yang sering muncul adalah konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama pada satu figur, yang berpotensi menciptakan jaringan kepentingan di internal perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme kontrol dinilai menjadi lemah.
Rudi menilai, tanpa pembatasan jabatan, direksi berpotensi membangun “lingkaran kekuasaan” yang sulit ditembus. Hal ini disebut bisa membuka peluang praktik korupsi, kolusi, hingga nepotisme.
Sorotan pada Kinerja dan Utang BUMN
Isu ini juga tidak lepas dari kondisi keuangan sejumlah BUMN. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Waskita Karya yang memiliki beban utang besar.
Pertanyaan publik pun mengarah pada akuntabilitas penggunaan dana serta pengawasan terhadap kebijakan direksi sebelumnya. Minimnya transparansi dinilai memperkuat urgensi reformasi sistem pengelolaan jabatan di tubuh BUMN.
Rotasi Jabatan: Antara Reformasi dan Risiko
Usulan penerapan sistem rotasi (tour of duty) seperti di TNI/Polri dinilai memiliki dua sisi. Di satu sisi, rotasi dapat:
1. Mencegah penumpukan kekuasaan
2. Mendorong inovasi dan penyegaran manajemen
3. Memperkuat pengawasan internal
Namun di sisi lain, sejumlah pengamat menilai rotasi terlalu cepat juga berisiko:
1. Mengganggu kesinambungan bisnis
2. Menghambat proyek jangka panjang
3. Membuka ruang intervensi politik dalam penunjukan jabatan
Peran Kementerian BUMN
Dorongan ini kini mengarah ke Erick Thohir sebagai pengambil kebijakan. Hingga saat ini, mekanisme pengangkatan dan evaluasi direksi BUMN memang sudah ada, namun belum secara spesifik mengatur batas maksimal masa jabatan secara ketat.
Jika aturan pembatasan diterapkan, maka diperlukan sistem evaluasi berbasis kinerja yang transparan dan terukur agar tidak menimbulkan polemik baru.
Antara Kepentingan Publik dan Politik
Investigasi ini menunjukkan bahwa isu pembatasan jabatan direksi BUMN bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyentuh dimensi politik dan kekuasaan.
Di satu sisi, publik menginginkan tata kelola yang bersih dan profesional. Namun di sisi lain, perubahan aturan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai alat reshuffle kepemimpinan BUMN.
Yang menjadi pertanyaan kunci: apakah kebijakan ini nantinya benar-benar memperkuat akuntabilitas, atau justru membuka celah baru bagi kepentingan tertentu?
Satu hal yang pasti, transparansi dan pengawasan publik akan menjadi faktor penentu dalam memastikan BUMN tetap berjalan sesuai mandatnya sebagai penggerak ekonomi nasional.
