JAKARTA – BELA RAKYAT – Keberhasilan program prioritas nasional tidak cukup hanya diukur dari capaian target dan realisasi anggaran. Lebih dari itu, setiap kebijakan pembangunan perlu dipastikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sesuai dengan potensi daerah, serta memberikan manfaat nyata tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, tidak hanya melalui pendidikan dan penelitian, tetapi juga dengan menghadirkan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, serta evaluasi objektif terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Hal itu disampaikan Rektor Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, Dr. Ir. Harsawardana, M.Eng., IPU, saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Human Studies Institut (HSI) bertajuk “Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, di Aula Perpustakaan INSTIPER Yogyakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Harsawardana, perguruan tinggi mempunyai kapasitas keilmuan dan sumber daya akademik yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas perencanaan maupun implementasi kebijakan pemerintah. Karena itu, kampus perlu mengambil peran lebih aktif agar berbagai program pembangunan tidak sekadar terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia menekankan, setiap program prioritas nasional perlu dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi ekonomi lokal, kondisi sosial masyarakat, serta daya dukung lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga mampu menciptakan manfaat jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fisik maupun administratif,” demikian pokok penekanan Harsawardana dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam proses pengawasan serta evaluasi program pemerintah. Melalui penelitian, kajian multidisipliner, dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan masukan berbasis data sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Menurutnya, hasil kajian akademik dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, memperbaiki mekanisme pelaksanaan, serta meningkatkan efektivitas program sesuai kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Harsawardana menegaskan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk memastikan program prioritas nasional berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan FGD yang diinisiasi Human Studies Institut (HSI). Forum ini membahas evaluasi dan penguatan sejumlah program prioritas nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta Reforma Agraria.
Kegiatan tersebut menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan capaian, tantangan, serta peluang perbaikan implementasi program di tingkat daerah.
Melalui forum tersebut, diharapkan muncul rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mendorong pelaksanaan program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi INSTIPER, keterlibatan perguruan tinggi dalam agenda pembangunan juga menjadi bagian dari kontribusi nyata dunia akademik kepada masyarakat. Kampus diharapkan tidak berhenti pada produksi pengetahuan di ruang perkuliahan, tetapi mampu menerjemahkan hasil penelitian dan keilmuan menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, produktif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
