Akademisi UAI Optimistis MBG, Kopdes, KNMP Perkuat Ekonomi Rakyat dari Desa hingga Pesisir

JAKARTA – BELA RAKYAT – Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, optimistis program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari desa hingga kawasan pesisir.

Menurut Heri, ketiga program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. MBG berorientasi pada peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia, Kopdes memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, sedangkan KNMP mendorong produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan.

Hal tersebut disampaikan Heri dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Hotel Loji, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026).

“Ketiga program ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Jika dibangun secara sinergis, MBG, Kopdes, dan KNMP bukan hanya menghadirkan manfaat pelayanan publik, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang produktif, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heri.

Ia menjelaskan, program MBG memiliki potensi multiplier effect yang besar apabila rantai pasok kebutuhan pangannya melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

“Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi pangan”, jelasnya.

Menurutnya, keterhubungan antara pemenuhan kebutuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal merupakan peluang penting yang perlu terus dikembangkan melalui kemitraan yang berkelanjutan.

Sementara itu, dalam pengembangan Kopdes/KDKMP, Heri menekankan pentingnya membangun koperasi sebagai pusat konsolidasi ekonomi masyarakat.

Koperasi harus mampu memperkuat usaha yang telah berkembang di desa, termasuk pedagang kecil, kelompok tani, dan UMKM.
Ia mencontohkan praktik baik Koperasi Desa Merah Putih Tamanmartani, Sleman, yang telah menjalin kemitraan dengan 109 pedagang kelontong dan 19 kelompok tani untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok serta sarana pertanian.

“Ini merupakan model yang menarik. Koperasi tidak harus menggantikan usaha masyarakat yang sudah ada, tetapi justru menjadi penguat jaringan ekonomi lokal. Dengan kolaborasi, koperasi dapat menciptakan nilai tambah dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di desa,” jelasnya.

Adapun program KNMP, lanjut Heri, memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan fasilitas perikanan, kelembagaan nelayan, dan akses pemasaran hasil tangkapan.

Ia mencontohkan uji coba pemanfaatan gudang beku portabel yang berhasil menyalurkan 150 kilogram ikan lea ke SMK Negeri 1 Puring serta 1,5 ton ikan layur melalui mitra usaha ke Cilacap.

Selain itu, pengalaman nelayan Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, yang berdasarkan paparan dalam diskusi melaporkan penghasilan bersih hingga Rp3 juta per hari saat musim panen, menjadi gambaran penting mengenai potensi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir ketika didukung akses pasar dan fasilitas yang memadai.

“KNMP harus mampu memperkuat ekosistem ekonomi nelayan. Koperasi dapat menjadi fasilitator pemasaran dan memperluas kemitraan usaha, tanpa harus berkompetisi dengan kelembagaan yang sudah berjalan, seperti tempat pelelangan ikan. Orientasinya adalah meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan,” paparnya.

Lebih jauh, Heri melihat adanya peluang untuk mengintegrasikan ketiga program tersebut dalam satu ekosistem ekonomi kerakyatan.

“Kebutuhan pangan MBG dapat membuka peluang pasar bagi produk pertanian dan perikanan lokal, sementara Kopdes dan KNMP dapat memperkuat kelembagaan produksi, konsolidasi pasokan, distribusi, serta pemasaran”, ungkapnya.

Sinergi tersebut, menurutnya, akan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara produsen pangan, koperasi, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya alokasi anggaran, jumlah kegiatan, maupun capaian administratif.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, pemerataan manfaat, transparansi pengelolaan, dan dampak nyata bagi masyarakat”, tegasnya.

Heri juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), pemerintah perlu memastikan informasi kebijakan tersampaikan secara tepat agar tidak menimbulkan distorsi, misinformasi, maupun disinformasi.

“Komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah. Bukan hanya menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat. Partisipasi, musyawarah, dan akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia optimistis, dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, tata kelola yang akuntabel, serta pelibatan masyarakat secara aktif, MBG, Kopdes, dan KNMP dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional.

“MBG memperkuat kualitas sumber daya manusia, Kopdes memperkuat fondasi ekonomi desa, dan KNMP mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketika ketiganya berjalan saling mendukung, manfaat pembangunan akan semakin luas dan ekonomi rakyat dapat tumbuh lebih kuat dari desa hingga pesisir,” pungkas Heri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *