Akademisi FEB UNS: MBG, Kopdes, dan KNMP Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru Daerah

JAKARTA – BELA RAKYAT – Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim, S.E., M.Si., Ph.D., menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Hal itu disampaikan Lukman dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah”, yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11/2026).

Bacaan Lainnya

“Ketiga program tersebut dinilai dapat menciptakan keterhubungan antara kebijakan pembangunan nasional dengan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan pesisir”, kata Lukman kepada wartawan.

Menurut Lukman, kekuatan utama ketiga program tersebut terletak pada peluang membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.

“MBG dapat menciptakan permintaan terhadap produk pangan lokal, KDKMP memperkuat kelembagaan dan distribusi ekonomi masyarakat, sedangkan KNMP mendorong produktivitas serta peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan”, jelasnya.

Lukman menjelaskan bahwa program prioritas nasional memiliki peluang untuk memberikan dampak ekonomi berganda atau multiplier effect apabila pelaksanaannya terintegrasi dengan potensi dan kapasitas produksi masyarakat setempat.

“Program-program prioritas nasional ini memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Kuncinya adalah bagaimana kebutuhan program pemerintah dapat terhubung dengan kemampuan produksi masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan tidak berhenti pada penerima program, tetapi juga menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitarnya,” jelas Lukman.

Ia mencontohkan program MBG yang tidak hanya memiliki dimensi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga berpotensi menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pangan lokal.

“Kebutuhan bahan pangan dalam penyelenggaraan MBG dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran”, ungkapnya.

Menurutnya, apabila rantai pasok MBG dapat melibatkan produsen lokal secara terencana, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Permintaan pangan yang relatif berkesinambungan juga dapat memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru.

“MBG bukan hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat luas. Ketika bahan pangan dipasok oleh petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, maka terjadi perputaran ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ini merupakan peluang untuk membangun hubungan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Ia memandang penting penguatan tata kelola rantai pasok, standar kualitas pangan, transparansi pengadaan, kepastian harga, dan kesinambungan pasokan.

“Dengan tata kelola yang baik, keterlibatan pelaku usaha lokal dapat berlangsung secara profesional dan saling menguntungkan”, imbuhnya.

Selanjutnya, Lukman menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat.

“Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi organisasi formal, tetapi berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif yang mampu menghubungkan produsen, distributor, UMKM, dan konsumen”, harapnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan koperasi perlu diukur dari aktivitas usaha, kemampuan menghasilkan nilai tambah, profesionalitas pengelolaan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan anggotanya.

“Koperasi harus tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang hidup dan produktif. Potensi setiap desa dan kelurahan berbeda-beda, sehingga model bisnisnya perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Ada daerah yang unggul di pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, maupun jasa. Potensi tersebut dapat dikonsolidasikan melalui koperasi,” paparnya.

Lukman juga menilai KDKMP memiliki peluang memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar produsen, membuka akses pemasaran, dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat.

“Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan sumber daya manusia, literasi keuangan, akses permodalan, digitalisasi pengelolaan, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan”, tandasnya.

Sementara itu, terkait Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Lukman memandang program tersebut sebagai peluang strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekosistem ekonomi kelautan dan perikanan.

Menurutnya, pembangunan fasilitas seperti dermaga, tempat pendaratan ikan, pabrik es, gudang penyimpanan dingin, dan sarana pendukung lainnya perlu diintegrasikan dengan penguatan kelembagaan nelayan, pengolahan hasil perikanan, distribusi, serta akses pasar.

Dengan pendekatan tersebut, nelayan tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga memiliki peluang untuk memperoleh nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.

“KNMP perlu dilihat sebagai pengembangan ekosistem ekonomi pesisir. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung aktivitas produktif nelayan, menjaga kualitas hasil tangkapan, mengurangi kehilangan pascapanen, dan membuka peluang usaha baru. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga keluarga dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor kelautan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lukman menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterhubungan ketiga program tersebut.

“Basis ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan UMKM dapat menjadi modal penting dalam membangun rantai nilai ekonomi daerah”, jelasnya.

Ia memberikan gambaran bahwa hasil pertanian dan peternakan dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG, KDKMP dapat berperan dalam konsolidasi produksi dan distribusi, sementara KNMP memperkuat produktivitas serta pemasaran komoditas perikanan di wilayah pesisir.

Integrasi tersebut, menurutnya, dapat mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah juga memiliki peluang untuk mengidentifikasi potensi unggulan setiap wilayah agar pelaksanaan program tidak menggunakan pendekatan seragam, melainkan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat”, ungkapnya.

Dalam konteks evaluasi, Lukman menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas nasional perlu dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan.

“Selain capaian pembangunan fisik dan realisasi anggaran, indikator seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan usaha perlu menjadi perhatian”, katanya.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, dan kelompok masyarakat.

Perguruan tinggi, kata dia, dapat mengambil peran melalui riset, pemetaan potensi ekonomi wilayah, pendampingan kelembagaan, serta evaluasi berbasis data agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran.

“Program prioritas nasional akan memberikan manfaat lebih besar apabila dibangun melalui kolaborasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menghadirkan kebijakan dan fasilitasi, perguruan tinggi memberikan dukungan keilmuan, dunia usaha memperkuat jaringan ekonomi, sementara masyarakat menjadi pelaku utama kegiatan produktif,” tambahnya.

Lukman berharap MBG, KDKMP, dan KNMP dapat terus dikembangkan secara terintegrasi sehingga tidak hanya memberikan manfaat sektoral, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kemandirian masyarakat, dan memperluas kesempatan usaha.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari berapa banyak program yang dilaksanakan atau infrastruktur yang dibangun, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ketika program nasional mampu menggerakkan ekonomi lokal, di situlah pembangunan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *