MERAUKE – BELA RAKYAT – Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar, menilai berbagai potensi budaya Kampung Wanam perlu dikembangkan melalui perencanaan yang bertahap agar tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Annas, gagasan yang muncul dari masyarakat mengenai pusat kebudayaan, dokumentasi adat, kerajinan hingga kegiatan wisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Namun, seluruh gagasan tersebut harus diterjemahkan ke dalam rencana aksi dengan prioritas yang jelas.
“Niat yang luar biasa ini jangan langsung nanti membuat kita pusing sendiri. Kita harus bikin dulu perencanaannya. Yang mana ini yang kita dahulukan,” kata Annas dalam Dialog Masyarakat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke.
Annas menilai salah satu pekerjaan awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat dokumentasi kebudayaan.
Sejarah, nilai, pengetahuan dan praktik adat masyarakat perlu dihimpun serta disusun secara sistematis sebagai fondasi sebelum pengembangan dilakukan dalam skala yang lebih luas.
“Yang kita dahulukan, perkuat dokumentasinya dulu. Kita kuatkan kebudayaannya. Kita bentuk bukunya, sambil menyusun tempat kerajinan,” ujarnya.
Menurut Annas, pengembangan ekonomi budaya juga membutuhkan kesiapan pasar.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan gedung atau tempat produksi tanpa memastikan bagaimana produk masyarakat akan dipasarkan.
“Jangan sampai kita bikin gedung, terus kita bikin anyam-anyam, tidak ada yang beli. Ini perlu kita rencanakan. Kita rencanakan yang mana dahulu,” katanya.
Pendekatan tersebut, kata Annas, diperlukan agar setiap pembangunan memiliki fungsi dan keberlanjutan yang jelas.
Pada tahap awal, masyarakat dapat memprioritaskan dokumentasi adat, pemetaan potensi budaya, identifikasi produk, peningkatan kapasitas masyarakat serta penentuan pola pengelolaan.
Tahap berikutnya dapat diarahkan pada pembangunan ruang produksi, penguatan pemasaran, promosi digital hingga pengembangan kegiatan budaya yang dapat menarik masyarakat dari luar Wanam.
Annas juga menekankan pentingnya menyusun rencana aksi yang membedakan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
“Nanti perlu kita susun rencana aksi. Rencana jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Jadi terstruktur,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan tersebut harus dibangun bersama masyarakat.
Kepala Kampung, Ketua Adat, tokoh masyarakat, mama-mama, generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya perlu terlibat agar program yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan Wanam.
MPSI dapat mengambil peran pendampingan dan membantu mendorong gagasan masyarakat menjadi rencana kerja yang lebih terstruktur.
Namun, Annas menegaskan bahwa masyarakat adat harus tetap menjadi pihak utama yang menentukan apa yang ingin dikembangkan dan bagaimana kebudayaan tersebut diperkenalkan kepada masyarakat luar.
Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dalam jangka menengah adalah penyelenggaraan festival budaya tahunan.
Festival tersebut dapat menjadi ruang regenerasi kebudayaan sekaligus momentum memperkenalkan Wanam secara lebih luas.
Namun, isi dan bentuk kegiatan tidak boleh dirancang secara sembarangan.
“Target kita tahun depan punya festival tahunan. Adat apa yang perlu kita tampilkan, itu harus dirumuskan bersama,” kata Annas.
Ia menilai masyarakat sendiri yang paling mengetahui tradisi apa yang dapat ditampilkan dan nilai adat apa yang harus tetap dijaga.
Menurut Annas, Wanam memiliki peluang berkembang menjadi salah satu pusat edukasi budaya di Papua Selatan apabila pengembangannya dilakukan secara konsisten, bertahap dan tidak tergesa-gesa.
Prinsip utamanya adalah memastikan setiap program memiliki tujuan, pengelola, pasar dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan budaya tidak berhenti sebagai proyek atau kegiatan sesaat.
Kebudayaan dapat tumbuh menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang dikelola masyarakat sendiri.
Bagi Annas, tujuan akhirnya bukan sekadar membuat Wanam semakin dikenal, tetapi memastikan masyarakat adat tetap menjadi pemilik, pengelola sekaligus penerima manfaat utama dari perubahan yang berlangsung di wilayahnya.
