JAKARTA – BELA RAKYAT – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan investasi infrastruktur bernilai hampir Rp13 triliun itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menekan biaya logistik nasional.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai keberadaan JTCC memiliki peran strategis dalam memperlancar arus distribusi barang menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal apabila persoalan integrasi tarif dan rendahnya volume kendaraan belum mendapatkan solusi konkret.
Dalam kunjungan kerja BAKN di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026), Herman mengingatkan bahwa tarif jalan tol harus dirancang secara terukur dan terintegrasi. Jangan sampai tingginya biaya perjalanan justru membuat pengguna kembali memilih jalur arteri.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan tol semestinya menjadi instrumen untuk menciptakan efisiensi transportasi. Jika tarif tidak kompetitif, tujuan mengurangi kemacetan dan mempercepat distribusi barang berpotensi tidak tercapai.
Herman juga menyoroti dampak biaya logistik terhadap kehidupan masyarakat. Sebab, tingginya ongkos distribusi pada akhirnya dapat meningkatkan harga barang dan memperbesar beban ekonomi konsumen.
Persoalan lain yang menjadi perhatian BAKN adalah rendahnya volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) JTCC. Berdasarkan pemaparan yang diterima, realisasi volume kendaraan saat ini baru berada di kisaran 30 persen dari target yang ditetapkan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena tingkat lalu lintas kendaraan berkaitan langsung dengan efektivitas pemanfaatan infrastruktur dan pendapatan pengusahaan jalan tol.
BAKN pun meminta seluruh pihak terkait menyusun langkah strategis untuk meningkatkan jumlah pengguna jalan. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap tarif, konektivitas, operasional, serta integrasi dengan jaringan jalan tol lainnya.
Untuk membahas persoalan tersebut, BAKN melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BUMN, Jasa Marga, Hutama Karya, hingga Pelindo beserta anak perusahaannya.
Pelibatan lintas sektor ini diperlukan mengingat persoalan pengelolaan JTCC tidak hanya menyangkut aspek pembangunan fisik, tetapi juga investasi, pelayanan, konektivitas, dan keberlanjutan operasional.
Herman menegaskan bahwa BAKN turut memberikan perhatian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap rekomendasi pemeriksaan harus ditindaklanjuti agar persoalan tata kelola tidak terus berulang.
Ia mengingatkan bahwa investasi yang berkaitan dengan proyek strategis tersebut menyangkut keuangan negara sehingga pengelolaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
BAKN berharap pembenahan tata kelola JTCC tidak berhenti pada pemenuhan rekomendasi pemeriksaan, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata dalam pelayanan transportasi dan efisiensi distribusi barang.
Dengan integrasi tarif yang lebih baik, peningkatan volume kendaraan, serta koordinasi antarlembaga yang kuat, Tol Cibitung-Cilincing diharapkan mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai jalur pendukung logistik nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun panjang jalan yang dibangun. Lebih dari itu, manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat melalui biaya logistik yang lebih efisien, distribusi barang yang lancar, dan harga kebutuhan yang lebih terjangkau.






