Koperasi Harus Jadi Kekuatan Ekonomi Rakyat, Petani Jangan Terus Terbebani

BEKASI – BELA RAKYAT –  Penguatan koperasi menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun ekonomi kerakyatan yang lebih mandiri dan berdaya saing. Karena itu, pembaruan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dinilai penting agar koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan bahwa penyusunan RUU Perkoperasian harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat perkembangan koperasi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, koperasi membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat, tata kelola profesional, serta ekosistem usaha yang memungkinkan anggotanya memperoleh akses permodalan, pelatihan, dan jaringan pemasaran secara lebih luas.

Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Gde menilai, koperasi memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila didukung regulasi yang memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang pernah terjadi dalam pengelolaan koperasi harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai kelemahan tata kelola dan ketidakjelasan aturan justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga ekonomi berbasis kebersamaan tersebut.

Salah satu perhatian penting dalam pembahasan RUU ini adalah memperpendek rantai distribusi barang dan kebutuhan produksi masyarakat. Menurut Gde, panjangnya jalur distribusi selama ini sering kali membuat harga menjadi tidak efisien dan merugikan petani.

Ia mencontohkan distribusi pupuk yang idealnya dapat disalurkan langsung dari pabrikan kepada koperasi sehingga petani tidak harus menghadapi rantai perantara yang panjang.

Dengan sistem distribusi yang lebih sederhana dan transparan, koperasi diharapkan mampu membantu petani mendapatkan sarana produksi dengan harga lebih terjangkau.

Tidak hanya itu, koperasi juga perlu diperkuat agar mampu terhubung dengan rantai pasok strategis, termasuk melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jaringan ritel modern.

Gde berpandangan, sinergi tersebut dapat membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, penguatan koperasi juga harus memberikan perhatian terhadap persoalan petani sejak masa sebelum tanam, proses produksi, hingga hasil panen dipasarkan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra ekonomi yang mendampingi seluruh proses usaha.

Komisi VI DPR RI pun terus mematangkan pembahasan RUU Perkoperasian agar regulasi yang dihasilkan tidak berhenti pada penyempurnaan aturan administratif, melainkan mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Gde berharap, lahirnya regulasi baru tersebut dapat menjadi momentum membangun koperasi yang modern, profesional, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan anggota.

Baginya, koperasi harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar lembaga usaha. Petani harus memperoleh posisi yang lebih kuat dalam rantai ekonomi sehingga hasil kerja mereka tidak terus tergerus oleh mahalnya distribusi dan panjangnya rantai perdagangan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *