JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bahwa program sekolah swasta gratis di Ibu Kota harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi. Seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah umum, madrasah, pesantren maupun sekolah luar biasa (SLB), memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Menurut Basri Baco, program sekolah gratis merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa terbebani persoalan biaya.
Ia menekankan, latar belakang maupun jenis lembaga pendidikan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan kesempatan dalam memperoleh bantuan program tersebut.
Baco bahkan menyoroti pentingnya memberikan ruang yang setara bagi peserta didik di lingkungan pesantren. Menurutnya, keadilan pendidikan harus dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Ia menjelaskan bahwa penentuan sekolah penerima program harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, tidak boleh ada kesan bahwa pemerintah memberikan perlakuan istimewa kepada lembaga pendidikan tertentu, sementara sekolah lainnya justru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan.
Meski demikian, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa setiap sekolah tetap wajib memenuhi persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.
Baco juga menyambut baik rencana Pemprov DKI Jakarta menambah 100 sekolah swasta gratis pada 2027. Penambahan tersebut dinilai menjadi langkah positif untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
Dengan penambahan itu, jumlah sekolah yang ditargetkan masuk dalam program sekolah gratis mencapai 206 lembaga.
Adapun komposisi tambahan penerima program terdiri atas 60 sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 sekolah luar biasa (SLB).
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan program tidak hanya diarahkan pada sekolah umum, tetapi juga mencakup lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.
Baco berharap pelaksanaan program sekolah gratis dapat semakin memperkuat pemerataan kesempatan belajar di Jakarta. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara tujuan program dan pelaksanaannya di lapangan. Sebab, keberhasilan kebijakan sekolah gratis tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah sekolah penerima, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
Melalui perluasan program tersebut, DPRD DKI Jakarta berharap akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas semakin terbuka bagi seluruh warga Jakarta, tanpa membedakan latar belakang maupun jenis lembaga pendidikan.






