BANJARMASIN – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kalimantan Selatan melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di sejumlah daerah. Dukungan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, Senin (3/8).
Dalam pertemuan tersebut, Habib Aboe menyoroti semakin mengkhawatirkannya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan pemaparan BNNP Kalsel, terdapat sejumlah hot spot peredaran narkoba yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih intensif.
“Persoalan narkoba bukan lagi sekadar persoalan hukum, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga, kualitas generasi muda, dan masa depan daerah. Karena itu, penguatan kelembagaan BNN hingga tingkat kabupaten menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Habib Aboe.
Menurutnya, keberadaan BNNK akan memperkuat strategi pemberantasan narkoba melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, baik dalam aspek pencegahan, rehabilitasi, maupun penindakan. Dengan adanya BNNK, koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat juga akan semakin efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Aboe secara khusus mengapresiasi langkah Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) yang telah mengambil inisiatif membangun komunikasi dengan BNNP Kalimantan Selatan untuk mengupayakan pembentukan BNNK Hulu Sungai Tengah.
“Saya mengapresiasi inisiatif Bupati Hulu Sungai Tengah yang telah lebih dahulu membuka komunikasi dengan BNNP Kalimantan Selatan mengenai pembentukan BNNK di wilayahnya. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan menunjukkan kepekaan seorang kepala daerah terhadap ancaman narkoba yang dihadapi masyarakatnya,” katanya.
Habib Aboe menilai, komitmen pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam percepatan pembentukan BNNK, mengingat proses tersebut membutuhkan dukungan administrasi, kelembagaan, maupun penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya siap memberikan dukungan terhadap seluruh proses yang diperlukan, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan di DPR RI, agar pembentukan BNNK di daerah dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Penguatan kelembagaan BNN di daerah adalah bagian dari investasi kita dalam melindungi generasi bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Legislator PKS itu juga mendorong agar para kepala daerah lainnya di Kalimantan Selatan memiliki perhatian dan kepedulian yang sama terhadap persoalan narkoba di wilayah masing-masing.
“Saya berharap para bupati dan wali kota lainnya juga memiliki kepekaan yang sama. Jangan menunggu persoalan narkoba semakin besar baru bergerak. Justru ketika daerah mampu mengantisipasi sejak dini melalui penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor, maka potensi kerusakan sosial dapat ditekan,” ujarnya.
Habib Aboe menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum atau BNN semata, tetapi membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kita harus membangun gerakan bersama melawan narkoba. Negara harus hadir sampai ke daerah, dan pemerintah daerah juga harus menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan. Pembentukan BNNK merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat perang melawan narkoba hingga ke tingkat kabupaten,” pungkasnya.
