JAKARTA: BELA RAKYAT – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan bahwa keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama satu dekade berturut-turut harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur kantor BPS di seluruh Indonesia, khususnya di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS RI terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut politisi Fraksi PKB itu, berbagai capaian BPS seperti opini WTP selama 10 tahun, Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai 91,31, serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan kualitas tata kelola lembaga yang patut diapresiasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh hanya terlihat di tingkat pusat. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke berbagai daerah, masih ditemukan kantor-kantor BPS yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
“Keberhasilan tata kelola harus dirasakan secara merata. Jangan sampai kantor pusat sudah sangat baik, sementara kantor BPS di daerah masih kekurangan fasilitas dasar untuk bekerja,” ujarnya.
Andi mengungkapkan, salah satu contoh terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang masih membutuhkan tambahan perangkat komputer dan perlengkapan kantor guna menunjang operasional pelayanan statistik.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi sejumlah kantor BPS di wilayah Papua yang dinilai belum memiliki gedung maupun fasilitas kerja yang memadai. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik sekaligus akurasi pengumpulan data statistik.
Ia menilai pemerintah perlu menjadikan pemerataan infrastruktur BPS sebagai bagian dari penguatan sistem statistik nasional. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, petugas statistik di seluruh daerah dapat bekerja lebih optimal dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.
“Data statistik menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, kualitas pelayanan BPS di daerah harus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Di akhir rapat, Andi menyatakan menerima penjelasan Kepala BPS RI mengenai LKPP APBN 2025. Meski demikian, ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja BPS di seluruh Indonesia agar kualitas layanan statistik nasional semakin merata.
