JAKARTA – BELA RAKYAT – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda LIRA menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) sebagai masukan pemikiran generasi muda untuk memperkuat arah kebijakan pemerintahan dan memastikan pembangunan nasional berjalan dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, SIP, MM dalam audiensi bersama anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang turut dihadiri Ketua Harian Pemuda LIRA Rian Simanjuntak dan Bendahara Umum Ratu Tiara.
Dalam kesempatan tersebut, Habibie menyampaikan, Pemuda LIRA memandang Watimpres memiliki posisi strategis dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia. Karena itu, organisasi kepemudaan perlu mengambil bagian dalam menyampaikan gagasan, aspirasi, sekaligus rekomendasi konstruktif terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan nasional. Kami ingin hadir membawa gagasan, memberikan masukan, menawarkan solusi, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Habibie saat membacakan rekomendasi.
Adapun 10 rekomendasi strategis yang disampaikan DPP Pemuda LIRA meliputi penguatan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja; reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi; peningkatan kualitas pendidikan dan kesiapan generasi muda; serta penguatan ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional.
Selanjutnya, Pemuda LIRA juga mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan daerah, perlindungan generasi muda dari pengangguran, narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal, serta penguatan demokrasi dan partisipasi publik.
Tiga rekomendasi lainnya mencakup optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, penguatan persatuan nasional dan stabilitas politik, serta pelibatan organisasi kepemudaan dalam agenda strategis nasional.
Menurut Habibie, sepuluh rekomendasi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemuda LIRA terhadap tantangan pemerintahan dan persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, korupsi, pendidikan, ketahanan pangan, hingga ancaman sosial yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pengawasan terhadap penyelenggara negara, khususnya di tingkat daerah, perlu diperkuat melalui edukasi publik, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan organisasi kepemudaan.
“Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin pengawasan pemberantasan korupsi diperkuat sampai ke daerah. Pemuda harus berani mengambil peran dalam mengawal kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Pemuda LIRA menilai keterlibatan generasi muda dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadikan pemuda sebagai sasaran program, tetapi juga memberikan ruang dan kepercayaan kepada organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik.
Habibie juga menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan sikap kritis organisasi. Menurutnya, dukungan dan kontrol sosial merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan demi memastikan pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan bangsa dan rakyat.
“Pemuda LIRA siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Namun, kami juga akan tetap kritis dan objektif apabila terdapat kebijakan yang tidak tepat sasaran atau belum berpihak kepada rakyat. Bagi kami, kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan,” tambah Habibie.
Dalam audiensi tersebut, Pemuda LIRA sebelumnya juga menyampaikan gagasan mengenai penguatan edukasi publik dan pengawasan pemberantasan korupsi di daerah, termasuk pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip check and balance.
Anggota Watimpres Bambang Soesatyo turut memberikan pandangan mengenai pentingnya keseimbangan dalam sistem pengawasan kekuasaan, termasuk hubungan antara jabatan politik, kepemimpinan partai, dan jabatan pemerintahan. Ia juga menyoroti perlunya penguatan keterwakilan perempuan dalam politik dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kompetensi.
Sementara itu, Bendahara Umum Pemuda LIRA Ratu Tiara menyampaikan aspirasi mengenai implementasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen agar tidak berhenti sebagai ketentuan formal, tetapi diwujudkan melalui kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
Melalui penyampaian 10 rekomendasi tersebut, DPP Pemuda LIRA berharap berbagai gagasan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Watimpres dalam memberikan nasihat dan masukan kepada Presiden Republik Indonesia.
Habibie menegaskan, Pemuda LIRA ingin membangun tradisi organisasi kepemudaan yang tidak hanya lantang menyuarakan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan solusi konkret bagi masa depan bangsa.
“Semangat kami sederhana, bagaimana negara semakin kuat, pemerintahan semakin bersih, pembangunan semakin merata, dan rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi dan berani berdiri di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tutup Ketua Umum DPP Pemuda LIRA tersebut.






