JAKARTA: BELA RAKYAT – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran di sektor kebudayaan tidak dapat diukur semata dari tingginya serapan anggaran atau capaian administrasi. Lebih dari itu, setiap rupiah anggaran negara harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, sekaligus memperluas diplomasi budaya Indonesia di tingkat global.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjadi narasumber utama yang menekankan pentingnya memastikan hasil audit dan capaian anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
Komisi X DPR RI Soroti Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Dalam fungsi pengawasannya, Komisi X DPR RI menilai keberhasilan tata kelola keuangan negara harus diikuti dengan efektivitas pelaksanaan program.
Menurut Hetifah, capaian administratif yang baik merupakan modal awal, tetapi tidak cukup apabila belum menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Kita semua sepakat, semua rekomendasi dari BPK itu harus ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan keuangan kita,” ujar Hetifah.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan DPR tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga memastikan kualitas belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Apresiasi Kinerja Kementerian Kebudayaan
Di sisi lain, Hetifah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Kebudayaan pada tahun pertamanya sebagai kementerian mandiri.
Baginya, sejumlah indikator menunjukkan fondasi tata kelola yang cukup baik, mulai dari tingginya realisasi anggaran, meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga kenaikan Indeks Pembangunan Kebudayaan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk menghasilkan program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Bagi Komisi X DPR RI, keberhasilan birokrasi baru akan memiliki arti apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku budaya maupun masyarakat luas.
Kebudayaan Harus Menjadi Pilar Pembangunan Bangsa
Hetifah menilai sektor kebudayaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, kebudayaan tidak hanya berfungsi menjaga warisan dan identitas bangsa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun karakter masyarakat Indonesia.
Selain itu, sektor kebudayaan juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya apabila memperoleh dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.
Tak kalah penting, kebudayaan menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“Mudah-mudahan kebudayaan ini terus menjadi kekuatan untuk pertama tentu saja membangun karakter bangsa, yang kedua meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya, kemudian juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia,” tutur Hetifah.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki dimensi sosial, ekonomi, hingga hubungan internasional.
Sinergi DPR dan Pemerintah Dinilai Menjadi Kunci
Dalam rapat tersebut, Hetifah juga menyampaikan optimisme bahwa pembangunan nasional berbasis kebudayaan dapat diwujudkan apabila terdapat sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR RI.
Ia berharap berbagai program yang telah dirancang Kementerian Kebudayaan dapat terus diperkuat melalui dukungan penganggaran serta pengawasan yang efektif.
“Insya Allah pembangunan kita yang berbasis kebudayaan, pendidikan kita yang berbasis kebudayaan bisa kita wujudkan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
Komisi X DPR RI Tegaskan Pengawasan Akan Terus Dilakukan
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan sektor kebudayaan.
Pengawasan tersebut diarahkan agar tata kelola anggaran tetap akuntabel sekaligus menghasilkan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia, pelestarian identitas bangsa, peningkatan kesejahteraan pelaku budaya, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global.
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan Komisi X DPR RI keberhasilan sektor kebudayaan bukan hanya tercermin dalam laporan keuangan yang baik, melainkan pada sejauh mana kebijakan dan anggaran mampu memperkuat karakter bangsa serta menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.
