JAKARTA -Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak Pemerintah agar segera membuat keputusan penyaluran 413.856 ton beras CBP (cadangan beras pemerintah) yang sudah bertahun-tahun tersimpan di gudang Bulog. Beras tersebut harus segera disalurkan agar tidak mengalami turun mutu bahkan pembusukan.
“CBP tersebut sudah bertahun-tahun tersimpan di gudang Bulog hingga saat ini belum ada keputusan kemana akan disalurkan. Pemerintah terkesan membiarkan 413.856 ton beras CBP mengalami turun mutu atau pembusukan,” ucap Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Rabu (19/5).
Menurutnya, semakin lama beras CBP tersimpan di gudang akan mengalami resiko turun mutu, meningkatkan biaya perawatan, biaya gudang, biaya bunga dan penurunan harga. “Resiko terburuk beras mengalami disposal, pembusukan, dan akhirnya tidak dapat dikonsumsi. Kalau hal tersebut terjadi maka jelas merugikan keuangan negara,” papar legislator dari FPKS DPR ini.
Dalam rapat Komisi IV DPR dengan Bulog baru-baru ini, kata Hermanto, Bulog mengaku tidak dapat melakukan tindakan atas beras CBP karena tidak memiliki kewenangan. Dalam penyaluran beras CBP, Bulog menunggu instruksi dari Pemerintah.
“Komisi IV DPR mendesak Dirut Bulog agar berperan aktif menyelesaikan masalah CBP tersebut dalam rapat koordinasi terbatas dengan menteri-menteri terkait,” ungkap Hermanto.
“Bila perlu Bulog minta arahan Presiden langsung agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (JOKO)
