PASURUAN – BELA RAKYAT – Kondisi memprihatinkan dua sekolah di Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Saat kunjungan kerja, Jumat (9/10/2026), ditemukan bangunan SD dan SMP yang rusak berat hingga nyaris roboh, namun belum tersentuh program revitalisasi Kemendikdasmen.
Dua sekolah tersebut adalah SDN Plinggisan I Kraton dan SMP Negeri 1 Pohjentrek. Di SDN Plinggisan I, ruang kelas harus ditopang kayu penyangga karena rawan ambruk. Sementara di SMPN 1 Pohjentrek, sebagian atap ruang kelas sudah hilang.
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengaku terkejut. Pasalnya, sekolah-sekolah tersebut berada di Pulau Jawa yang aksesnya relatif mudah, namun luput dari program revitalisasi.
“Saya kaget, di Jawa saja masih ada SD dan SMP yang kondisinya seperti ini dan belum dapat program revitalisasi,” kata Purnamasidi di lokasi.
Menurut politisi Fraksi Golkar itu, laporan Kemendikdasmen menyebut dari sekitar 460 ribu satuan pendidikan yang rusak di Indonesia, sebanyak 398 ribu sudah teralokasi revitalisasi di tahun 2026. Namun fakta di lapangan dinilai belum sejalan.
“Percepatan yang disampaikan kementerian ternyata tidak sepenuhnya seperti yang ada di lapangan,” ujarnya.
Purnamasidi juga menyoroti masalah pendataan. Data Dapodik kedua sekolah tersebut ternyata belum diverifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat, padahal Kepala Dinas ikut mendampingi kunjungan DPR. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat peluang kedua sekolah mendapat bantuan di tahun 2027.
“Yang satu sudah mau runtuh, yang satu sudah hancur. Kalau datanya saja belum verifikasi, belum tentu tahun depan bisa dapat revitalisasi,” katanya.
Ia meminta Kemendikdasmen mengubah skema prioritas. Sekolah yang secara fungsi sudah tidak layak pakai dan membahayakan siswa harus didahulukan, bukan berdasarkan pemerataan semata.
“Jangan sampai kita menunggu ada korban dulu. Keselamatan anak didik harus jadi pertimbangan utama. Yang sudah tidak bisa dipakai, harus didahulukan,” tegasnya.
Komisi X DPR RI memastikan temuan di Pasuruan ini akan menjadi bahan evaluasi nasional, terutama soal akurasi verifikasi Dapodik dan ketepatan sasaran program revitalisasi agar bantuan benar-benar menyasar sekolah yang paling darurat.
