JAKARTA – Di tengah meningkatnya konflik bersenjata, ketegangan geopolitik, dan melemahnya efektivitas lembaga internasional, berbagai tokoh nasional dan internasional berkumpul di Kompleks Parlemen Senayan untuk membahas satu pertanyaan besar: apakah dunia masih memiliki peluang untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan?
Pertanyaan tersebut menjadi latar utama penyelenggaraan Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional untuk Peradaban yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Forum bertema “Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia” itu mempertemukan unsur parlemen, pemerintah, organisasi keagamaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diplomat negara sahabat, serta tokoh lintas agama untuk membahas tantangan perdamaian dunia dari perspektif yang lebih luas.
Di balik forum tersebut tersimpan sebuah kegelisahan besar: dunia saat ini sedang memasuki fase transisi yang ditandai dengan meningkatnya konflik global dan krisis tata kelola internasional.
Perdamaian yang Tidak Bisa Dipisahkan dari Keadilan
Membuka forum tersebut, Wakil Ketua MPR RI, H. M. Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat dibangun di atas fondasi ketidakadilan.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan selalu lahir dari praktik penjajahan, represi, dan pengingkaran terhadap hak-hak suatu bangsa.
“Ketertiban dunia yang sejati tidak mungkin hadir apabila masih terdapat penjajahan. Perdamaian hanya dapat berdiri kokoh ketika keadilan ditegakkan dan hak kemerdekaan dihormati,” tegas HNW.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung mengingatkan kembali amanat konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Bagi HNW, komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia bukan sekadar pilihan politik luar negeri, melainkan mandat konstitusional yang harus terus diperjuangkan dalam berbagai forum internasional.
Palestina, Ujian Terbesar Bagi Kredibilitas Perdamaian Dunia
Salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan dalam forum tersebut adalah konflik Palestina.
HNW menilai bahwa situasi yang terus berlangsung di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem telah menjadi simbol kegagalan komunitas internasional dalam mewujudkan prinsip keadilan universal.
Menurutnya, selama persoalan Palestina belum menemukan penyelesaian yang adil, maka klaim dunia internasional mengenai komitmen terhadap perdamaian akan terus dipertanyakan.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan rakyat Palestina telah memperoleh dukungan luas dari berbagai negara di dunia.
Lebih dari 153 negara telah memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap hak kemerdekaan Palestina semakin menguat.
Namun demikian, pengakuan diplomatik belum sepenuhnya mampu menghentikan konflik maupun menghadirkan solusi permanen.
Dalam pandangan HNW, hambatan terbesar masih terletak pada lemahnya efektivitas sistem internasional yang sering kali terbelenggu oleh kepentingan politik negara-negara besar, termasuk penggunaan hak veto dalam mekanisme Dewan Keamanan PBB.
Ketika Dunia Mulai Meragukan Efektivitas PBB
Di tengah berbagai konflik yang berlangsung, muncul pertanyaan mendasar mengenai kemampuan PBB dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga perdamaian dunia.
Sejumlah pengamat internasional menilai bahwa berbagai konflik besar dalam satu dekade terakhir menunjukkan keterbatasan organisasi tersebut dalam mengambil tindakan yang efektif.
Meski demikian, HNW mengingatkan agar kekecewaan terhadap PBB tidak berubah menjadi upaya menghapus eksistensi lembaga internasional tersebut.
Sebaliknya, menurutnya, reformasi dan penguatan peran PBB menjadi langkah yang lebih realistis dibandingkan membangun sistem baru yang berpotensi mengabaikan berbagai capaian diplomasi internasional yang telah diperoleh selama ini.
“PBB harus diperkuat agar mampu menjalankan mandatnya secara lebih efektif dan adil,” ujarnya.
Dunia Sedang Mengalami Pergeseran Peradaban
Pandangan yang lebih luas mengenai situasi global disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta. Dalam analisisnya, dunia saat ini tidak hanya menghadapi konflik biasa, melainkan sedang mengalami pergeseran peradaban besar yang dapat mengubah tatanan internasional secara fundamental.
Menurut Anis, berbagai konflik yang terjadi di Eropa Timur, Timur Tengah, hingga kawasan lain merupakan gejala dari krisis yang lebih mendalam.
Krisis tersebut meliputi krisis kepemimpinan global, krisis institusi internasional, serta persaingan kekuatan besar yang sedang berebut pengaruh dalam membentuk tatanan dunia baru.
“Dunia sedang berada di antara berakhirnya satu tatanan lama dan lahirnya tatanan baru,” kata Anis.
Dalam setiap periode transisi sejarah, lanjutnya, konflik hampir selalu menjadi bagian yang tidak terhindarkan.
Fenomena tersebut pernah terjadi saat dunia berpindah dari era kolonial menuju era negara-bangsa modern, maupun ketika Perang Dingin berakhir dan melahirkan konfigurasi politik global baru.
Mencari Formula Peradaban Baru
Yang menarik, Anis tidak hanya memotret masalah, tetapi juga menawarkan sebuah kerangka solusi yang ia sebut sebagai “proposal peradaban baru.”
Menurutnya, dunia membutuhkan paradigma baru yang mampu menyatukan berbagai unsur penting kehidupan manusia yang selama ini sering dipertentangkan.
Proposal tersebut dibangun di atas lima pilar utama:
1. Agama sebagai sumber nilai
Agama dipandang sebagai fondasi moral yang memberikan arah bagi kehidupan manusia.
2. Demokrasi sebagai mekanisme politik
Demokrasi diperlukan untuk memastikan partisipasi dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
3. Kemakmuran sebagai tujuan pembangunan
Perdamaian yang berkelanjutan sulit diwujudkan tanpa kesejahteraan ekonomi yang merata.
4. Sains dan teknologi sebagai instrumen kemajuan
Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan global.
5. Seni sebagai perekat kemanusiaan
Seni dianggap mampu membangun empati dan memperkuat hubungan antarbangsa.
Kelima unsur tersebut, menurut Anis, harus berjalan secara seimbang agar dunia tidak terjebak dalam konflik yang berulang.
Indonesia dan Diplomasi Perdamaian
Forum Dialog Global juga memperlihatkan bagaimana Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai salah satu aktor penting dalam diplomasi perdamaian dunia.
Dengan latar belakang sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam, Indonesia memiliki pengalaman unik dalam mengelola keberagaman agama, budaya, dan etnis.
Kehadiran tokoh-tokoh dari MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin dalam satu forum menunjukkan bahwa pendekatan dialog lintas agama masih menjadi salah satu kekuatan diplomasi Indonesia.
Dalam konteks global yang semakin terpolarisasi, model dialog semacam ini dipandang memiliki relevansi yang tinggi.
Tidak hanya sebagai simbol toleransi, tetapi juga sebagai contoh bagaimana perbedaan dapat dikelola menjadi kekuatan untuk membangun perdamaian.
Dari Dialog Menuju Aksi Nyata
Meskipun berbagai gagasan besar mengemuka dalam forum tersebut, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menerjemahkan diskusi menjadi tindakan nyata.
Berbagai konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa dunia tidak kekurangan forum dialog maupun deklarasi perdamaian.
Yang sering kali kurang adalah keberanian politik dan komitmen bersama untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang telah disepakati.
Karena itu, forum ini tidak hanya dipandang sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi juga sebagai upaya membangun konsensus global baru mengenai pentingnya keadilan, kemerdekaan, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penghentian segala bentuk penjajahan.
Pada akhirnya, pesan yang mengemuka dari forum tersebut sederhana namun mendasar: perdamaian tidak akan lahir hanya dari absennya perang. Perdamaian membutuhkan keadilan, penghormatan terhadap hak-hak bangsa, serta kerja sama lintas agama, lintas negara, dan lintas peradaban.
Di tengah dunia yang sedang mengalami perubahan besar, Indonesia berupaya menawarkan satu pesan penting kepada komunitas internasional: bahwa dialog, keadilan, dan kemanusiaan tetap menjadi jalan terbaik untuk membangun masa depan dunia yang lebih damai.
