JAKARTA – BELA RAKYAT – Meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan bagi warga terdampak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, kabut asap yang berlangsung lama tidak bisa ditangani dengan layanan kesehatan biasa. Perlu ada pemetaan warga yang terus terpapar, penanganan dini, dan perawatan berkelanjutan.
“Semua warga jadi rentan, karena dampak karhutla ini menyeluruh, baik langsung maupun tidak langsung. Penanganan awal harus jadi perhatian utama,” ujar Yahya di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dampak kesehatan yang signifikan. Pada periode Agustus hingga 21 September 2026, tercatat 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi prioritas karhutla. Dari jumlah itu, 40.363 di antaranya menimpa balita.
Tujuh provinsi prioritas tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Yahya meminta Kemenkes dan Dinas Kesehatan daerah mengintegrasikan data kualitas udara dengan kesiapan layanan. Daerah dengan paparan tinggi, menurutnya, harus mendapat tambahan tenaga kesehatan, logistik medis, dan penguatan sistem rujukan.
Ia juga menekankan optimalisasi sistem triase di puskesmas dan rumah sakit, agar pasien dipilah berdasarkan tingkat keparahan dan yang paling gawat bisa ditangani lebih dulu. Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan pasien rawat inap atau luka berat terbanyak, yakni 313 orang.
Tak hanya soal ISPA, karhutla juga menimbulkan korban jiwa. Laporan Kemenkes per 9 September 2026 mencatat 4 orang meninggal dunia terkait karhutla, dengan rincian 3 orang di Kalimantan Tengah dan 1 orang di Kalimantan Barat.
Risiko keselamatan akibat jarak pandang yang menurun juga terjadi. Di Tulang Bawang, Lampung, kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan pada 7 Oktober 2026 menyebabkan dua orang meninggal dunia, diduga karena kabut asap tebal.
Secara total, karhutla di Sumatera dan Kalimantan berdampak pada 12,5 juta jiwa, termasuk warga yang harus mengungsi.
Yahya mengingatkan agar kelompok rentan mendapat perhatian khusus, yakni bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Ia mendorong adanya penjangkauan aktif dan penyediaan ruang bersih dengan kualitas udara yang lebih baik bagi warga yang rumahnya sudah terpapar.
“Pemerintah perlu keluarkan panduan yang jelas dan update sesuai kondisi lokal, kapan boleh beraktivitas di luar, APD apa yang dipakai, dan gejala apa yang harus segera dibawa ke faskes. Informasinya harus sampai ke warga lewat saluran yang mudah diakses,” kata legislator Dapil Jawa Timur VIII itu.
Ia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan memastikan perlindungan bagi pekerja lapangan yang tetap harus bekerja di tengah asap, termasuk penyesuaian jam kerja dan jaminan keamanan kerja jika tidak bisa keluar rumah.
Menurut Yahya, kabut asap lintas batas yang juga dirasakan negara tetangga menunjukkan penanganan karhutla harus serius dan berkelanjutan.
Komisi IX DPR RI, kata dia, akan meminta pemerintah memberikan laporan berkala terkait penanganan karhutla dan perlindungan warga terdampak.
