BALI – BELA RAKYAT – Pelabuhan-pelabuhan di Bali sudah berdiri megah berkat bantuan Kementerian Perhubungan. Tapi ironisnya, Pemerintah Provinsi Bali belum bisa mengelola secara penuh. Kewenangannya masih ditahan pemerintah pusat.
Persoalan inilah yang mencuat dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026).
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menilai kondisi tersebut merugikan daerah. Infrastruktur sudah ada, tapi manfaat ekonominya belum maksimal dirasakan Bali.
“Pelabuhan ini dibangun sejak periode kedua saya di DPR, 2019-2024, dibantu Kementerian Perhubungan. Sayangnya sampai sekarang pengelolaannya belum diserahkan ke Pemprov Bali,” kata Hamka.
Menurut politisi Fraksi Golkar dari Dapil Sulawesi Selatan I itu, jika pengelolaan diserahkan ke daerah, pelabuhan bisa menjadi mesin baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai dari jasa kepelabuhanan, retribusi, hingga efek domino ke pariwisata dan UMKM lokal.
“Jangan sampai pusat hanya membangun, tapi daerah hanya jadi penonton. Kalau dikelola daerah, PAD naik, ekonomi lokal bergerak,” tegasnya.
Hamka memastikan Komisi V akan membawa aspirasi ini langsung ke Kementerian Perhubungan. Namun ia menekankan, penyerahan aset dan pengelolaan harus tetap sesuai aturan perundang-undangan, tidak bisa asal serah-terima.
“Semua ada aturannya. Silakan diproses sesuai ketentuan. Harapan kami jelas: sarana yang dibangun pusat ini harus jadi sumber peningkatan ekonomi Bali,” ujarnya.
Desakan ini sekaligus menjadi sorotan atas belum tuntasnya pelimpahan kewenangan pusat ke daerah di sektor transportasi laut, padahal semangat otonomi daerah sudah berjalan lebih dari dua dekade.
