JAKARTA: BELA RAKYAT – Perdebatan mengenai arah kebijakan fiskal dalam penyusunan APBN 2027 kembali mengemuka. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, muncul pertanyaan mendasar: apakah APBN masih sekadar menjadi alat membiayai belanja pemerintah, atau telah benar-benar menjadi instrumen yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional?
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, yang menegaskan bahwa APBN 2027 harus mengalami perubahan paradigma. Menurutnya, anggaran negara tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai mesin belanja, tetapi harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan awal terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 yang sedang disiapkan pemerintah.
Paradigma Baru APBN Mulai Terlihat
Amin mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menggeser pendekatan dari sekadar spending menuju spending to invest. Perubahan ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai memposisikan APBN sebagai instrumen pengungkit investasi, bukan hanya sumber pembiayaan program-program rutin.
Desain Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 menjadi salah satu indikator perubahan tersebut. Dari total kebutuhan pembiayaan sekitar Rp2.178 triliun, pemerintah hanya mengandalkan sekitar Rp625 triliun dari APBN, sementara sisanya diharapkan berasal dari investasi dan sumber pembiayaan lainnya.
Bagi Amin, pendekatan tersebut merupakan langkah positif karena memperlihatkan peran APBN sebagai katalis yang mendorong masuknya investasi swasta maupun pembiayaan alternatif.
Namun demikian, perubahan paradigma tersebut dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi dengan reformasi tata kelola dan penyusunan prioritas pembangunan yang lebih tajam.
Risiko Banyaknya Program Prioritas
Dalam analisisnya, Amin menilai pemerintah menghadapi tantangan besar berupa banyaknya program prioritas nasional yang berpotensi membuat fokus pembangunan menjadi terpecah.
Menurutnya, tidak semua program memiliki dampak ekonomi yang sama. Karena itu pemerintah perlu menyusun hierarki prioritas berdasarkan besarnya efek berganda (multiplier effect), kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta kecepatan menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap rupiah belanja negara memberikan dampak ekonomi yang optimal, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas.
Ukuran Keberhasilan APBN Harus Berubah
Selama bertahun-tahun, keberhasilan APBN kerap diukur melalui tingginya tingkat penyerapan anggaran. Amin menilai paradigma tersebut sudah tidak relevan.
Menurutnya, keberhasilan APBN semestinya diukur melalui hasil nyata yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya investasi, tumbuhnya sektor industri, bertambahnya kesempatan kerja, naiknya produktivitas nasional, hingga menurunnya angka kemiskinan.
Karena itu setiap program pemerintah harus memiliki indikator outcome yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif sehingga efektivitas penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Pembiayaan Non-APBN Masih Menyimpan Tantangan
Besarnya porsi pembiayaan non-APBN dalam PKPN 2027 juga menjadi perhatian.
Amin mengingatkan bahwa target tersebut hanya dapat direalisasikan apabila pemerintah mampu menghadirkan proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan menarik bagi investor.
Selain itu, kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, regulasi yang sederhana, hingga tersedianya pipeline investor menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan strategi tersebut.
Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, target pembiayaan di luar APBN berpotensi sulit tercapai sehingga dapat mengganggu pelaksanaan program pembangunan.
Hilirisasi Harus Menjadi Prioritas Utama
Dalam pandangannya, APBN 2027 juga harus lebih diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.
Lebih lanjut, Amin menempatkan program hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama karena dinilai mampu meningkatkan daya saing industri nasional, memperbesar kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian, sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia.
Selain hilirisasi, efisiensi belanja negara juga perlu diarahkan pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan vokasi, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pengalihan anggaran menuju sektor-sektor produktif akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif.
APBN Harus Tetap Fleksibel Menghadapi Gejolak Global
Di tengah dinamika ekonomi dunia yang masih dibayangi ketidakpastian, Amin menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal pemerintah.
APBN 2027 harus tetap adaptif sehingga memiliki kemampuan merespons berbagai risiko global, mulai dari gejolak harga komoditas, perlambatan ekonomi dunia, hingga ketidakpastian pasar keuangan internasional.
Dengan ruang fiskal yang sehat, pemerintah akan memiliki fleksibilitas untuk melakukan intervensi apabila terjadi guncangan ekonomi.
Menuju Indonesia Emas 2045
Bagi Amin, APBN 2027 bukan sekadar dokumen anggaran tahunan, melainkan fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus mampu menjadi instrumen strategis yang menarik investasi, memperkuat sektor produktif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan daya saing industri nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
“APBN harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar mesin belanja pemerintah,” tegas Amin.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan terbesar pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027 bukan hanya menjaga keseimbangan fiskal, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.
