Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, berpandangan bahwa dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto diperkirakan belum akan melakukan pergantian terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Iwan, pertimbangan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga dinamika politik nasional yang masih memerlukan stabilitas dan komunikasi yang baik antarkelompok politik.
“Dalam pandangan saya, Presiden Prabowo kemungkinan besar belum akan mengganti Kapolri. Salah satu pertimbangannya adalah menjaga stabilitas politik nasional, termasuk mempertahankan hubungan yang baik dengan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok politik yang selama ini beririsan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo,” ujar Iwan Setiawan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Ia menilai, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo menunjukkan pendekatan politik yang mengedepankan rekonsiliasi dan kolaborasi. Karena itu, keputusan-keputusan strategis terkait jabatan penting negara cenderung mempertimbangkan keseimbangan politik sekaligus kesinambungan pemerintahan.
Menurut Iwan, posisi Kapolri merupakan jabatan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas keamanan nasional. Oleh sebab itu, apabila tidak terdapat kebutuhan yang sangat mendesak, pergantian pimpinan Polri kemungkinan tidak menjadi prioritas dalam waktu dekat.
“Presiden tentu memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dari pembacaan terhadap dinamika politik saat ini, saya melihat belum ada sinyal kuat yang mengarah pada pergantian tersebut,” jelasnya.
Iwan juga berpandangan bahwa hubungan komunikasi yang baik antara Presiden Prabowo dengan berbagai elemen politik merupakan modal penting dalam menjaga kondusivitas nasional menjelang agenda-agenda strategis pemerintahan.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, menjaga komunikasi dan hubungan yang konstruktif dengan seluruh kekuatan politik menjadi bagian dari strategi konsolidasi nasional,” tutup Iwan.
