JAKARTA BELA RAKYAT – Dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi peran dan kontribusi Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA), Habibie Mahabbah, menilai Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang tidak hanya menjalankan fungsi konstitusional, tetapi juga aktif membantu Presiden dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Menurut Habibie, tantangan Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang solid, efektif, dan memiliki kesamaan visi dalam menjalankan agenda pembangunan.
Ia menilai salah satu nama yang patut masuk dalam diskursus publik mengenai figur pengganti Gibran adalah Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco dinilai memiliki pengalaman panjang dalam politik, parlemen, serta koordinasi pemerintahan. Posisi dan pengalamannya di Partai Gerindra maupun DPR RI menjadi aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional.
“Menurut kami, salah satu hal penting dalam kepemimpinan nasional adalah kesamaan visi dan komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya harus bisa bekerja dalam satu arah, saling memahami, dan saling menguatkan. Dan kita Pemuda LIRA usulkan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RJ),” demikian pandangan Habibie.
“Kita lihat ada kesamaan komunikasi politik Pak Dasco dengan Presiden. Indonesia membutuhkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kesamaan arah kebijakan, komunikasi yang efektif, dan kemampuan bekerja sebagai satu kesatuan kepemimpinan. Karena itu, kepemimpinan nasional perlu berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan terus-menerus disibukkan oleh konflik politik,” sambung Habibie.
Lebib lanjut, Habibie ingin Wapres selanjutnya, aktif membantu menyelesaikan persoalan nasional sehingga mampu mengoordinasikan kementerian sesuai penugasan Presiden.
“Saya rasa Pak Dasco bisa menjadi penghubung antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Tak hanya itu, dengan pengalaman dimiliki, Pak Dasco dapat menjalankan tugas Presiden ketika mendapatkan mandat konstitusional,” tegas Habibie.
“Wapres selanjutnya harus terlihat melalui hasil kerja Ini penting. Jangan hanya berbicara soal siapa yang akan menduduki kursi Wapres. Yang harus dibicarakan adalah apa yang akan dikerjakan setelah menduduki jabatan tersebut. Wapres perlu mempunyai portofolio kerja yang terukur, laporan kinerja berkala, dan program konkret yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” papar Habibie.
Presiden dan Wakil Presiden Harus Satu Irama
Habibie berpandangan, hubungan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh hanya sebatas hubungan formal dalam struktur pemerintahan.
Keduanya harus memiliki komunikasi politik yang efektif agar pelaksanaan program pemerintahan tidak terganggu oleh persoalan koordinasi maupun perbedaan arah kebijakan.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Dasco membangun komunikasi politik dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu aspek yang layak diperhitungkan.
Menurutnya, kesamaan bahasa politik dan pemahaman terhadap agenda Presiden dapat membantu memperkuat koordinasi pemerintahan.
Namun, soliditas tersebut tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi, transparansi, dan prinsip demokrasi.
“Presiden membutuhkan mitra kerja yang memahami arah kebijakan pemerintahannya. Wakil Presiden harus mampu membantu Presiden, bukan justru menambah persoalan koordinasi dalam pemerintahan,” menjadi salah satu poin penting dalam gagasan Pemuda LIRA.
Jangan Sampai Wapres Hanya Menjadi Pelengkap
Habibie juga menyoroti pentingnya memperkuat peran Wakil Presiden agar tidak hanya dipersepsikan sebagai jabatan pendamping Presiden.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan Wakil Presiden yang terlihat melalui kerja nyata, bukan sekadar kehadiran dalam agenda seremonial kenegaraan.
Wapres ke depan diharapkan memiliki agenda kerja yang jelas, turun melihat persoalan masyarakat, mengawal program prioritas pemerintah, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
“Jangan sampai jabatan Wakil Presiden hanya menjadi pelengkap. Kita ingin Wapres yang aktif, memiliki tanggung jawab, dan benar-benar mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa,” tegas gagasan yang disampaikan Habibie.
Ia menambahkan, Presiden tidak mungkin bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan Indonesia. Diperlukan pembagian peran yang produktif agar agenda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
Indonesia Sedang Menghadapi Tantangan Berat
Lebih jauh, Habibie mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, ketahanan pangan hingga persaingan global.
Dalam situasi tersebut, kepemimpinan nasional harus lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan rakyat.
Mantan Bemdahara Umum PB HMI ini menegaskan, Presiden perlu mendapatkan dukungan kerja yang maksimal dari Wakil Presiden sehingga perhatian pemerintah tidak terpecah oleh persoalan internal.
“Rakyat sedang menghadapi banyak kesulitan. Pemerintah harus memastikan seluruh energi kepemimpinan digunakan untuk bekerja, memperbaiki ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemuda LIRA Dorong Pengisian Jabatan Sesuai Konstitusi
DPP Pemuda LIRA memandang bahwa pembicaraan mengenai figur pengganti Wakil Presiden harus tetap mengacu pada mekanisme konstitusional.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, diskursus mengenai nama-nama figur potensial harus ditempatkan sebagai bagian dari aspirasi dan pembahasan publik, bukan mendahului proses konstitusional.
Bagi Pemuda LIRA, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun standar baru kepemimpinan nasional.
Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis Presiden, penggerak pembangunan, penghubung aspirasi masyarakat, sekaligus bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar pergantian figur, melainkan peningkatan kualitas kerja pemerintahan. Siapa pun yang nantinya mengemban amanah tersebut harus mampu membuktikan bahwa jabatan Wakil Presiden benar-benar bekerja untuk kepentingan Indonesia,” pungkas Habibie.
