JAKARTA-BELARAKYAT-Penanganan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan seorang kepala daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat perhatian dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, proses hukum terhadap perkara tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan maupun afiliasi politik pihak yang dilaporkan.
Bagi Pigai, jabatan dan identitas partai politik bukan alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda di hadapan hukum. Setiap pejabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya.
Sikap tersebut disampaikan Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia secara terbuka menyatakan bahwa Kementerian HAM tidak akan menjadikan asal partai politik sebagai pertimbangan dalam menyikapi laporan tersebut.
“Bagi kami, mau bupati dari Gerindra kek atau dari partai mana kek, kita enggak ada urusan, Pak,” ujar Pigai.
Menurutnya, prinsip tersebut juga berlaku terhadap siapa pun yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah, termasuk pihak yang berada dalam lingkungan politik yang mendukung penunjukannya sebagai menteri. Ia menegaskan, tindakan melanggar hukum tetap harus ditindak tanpa pengecualian.
Pigai turut mengaitkan sikap tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa kader maupun pejabat yang melakukan kesalahan tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Untuk memastikan pengaduan dari Kupang mendapat perhatian, Kementerian HAM telah menyusun agenda tindak lanjut. Pada Rabu (18/11/2026) pukul 12.00 WIB, Pigai menjadwalkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT bersama tim pembela perempuan.
Agenda berikutnya berlangsung pukul 14.00 WIB, yakni penerimaan dokumen pengaduan resmi di kantor Kementerian HAM. Pigai juga mengundang perwakilan parlemen agar dapat menyaksikan langsung penyampaian laporan tersebut.
“Dan itu jiwanya Presiden Pak Prabowo, kadernya kadang ada yang melakukan kesalahan dihukum. Jadi, kita tidak ampun-ampun, dan besok jam 14.00 kami terima pengaduan dari Kupang,” katanya.
Dugaan perkara ini sebelumnya mencuat setelah seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun yang disebut berstatus mahasiswi.
Dalam keterangan mengenai laporan itu, korban disebut mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang bersama dua perempuan lainnya untuk mencari pekerjaan. Namun, di lokasi tersebut, ia diduga mengalami tindakan kekerasan seksual sebanyak dua kali dalam rentang 11 hingga 12 November 2026.
Saat ini, Polda NTT masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Belum adanya kesimpulan hukum membuat perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah.
Melalui langkah koordinasi dan penerimaan pengaduan resmi, Kementerian HAM berupaya memastikan laporan tersebut memperoleh perhatian serta pengawalan yang semestinya. Pigai menegaskan bahwa latar belakang politik tidak boleh menjadi penghalang bagi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia.






