Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin Dorong Penguatan Kelembagaan dan Kepercayaan Publik Jelang Pemilu 2029

MEDAN – BELA RAKYAT – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu sebagai salah satu fondasi utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Menurutnya, kepercayaan publik harus terus dirawat melalui perbaikan kelembagaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan, serta keterbukaan terhadap berbagai masukan.

Pesan tersebut disampaikan Mochammad Afifuddin saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (16/11/2026). Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Tantangan dan Penguatan Kelembagaan dalam Menyambut Pemilu 2029”.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Afifuddin mengajak kalangan akademisi, khususnya mahasiswa dan civitas akademika FISIP USU, untuk ikut mengambil bagian dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem kepemiluan di Indonesia.

Ia menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melahirkan gagasan, kajian, dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi penyelenggara pemilu.

Afifuddin juga menekankan bahwa setiap kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu tidak seharusnya menjadi alasan untuk kehilangan kepercayaan terhadap institusi penyelenggara. Sebaliknya, berbagai catatan dan kritik perlu dijadikan bahan evaluasi bersama demi menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas.

Menurutnya, membangun kepercayaan masyarakat bukan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan konsistensi, tanggung jawab, integritas, serta komitmen seluruh pihak untuk menjaga proses demokrasi berjalan sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kuliah umum tersebut, Afifuddin turut mengharapkan adanya kontribusi nyata dari lingkungan akademik USU dalam memperkaya perspektif dan gagasan mengenai masa depan demokrasi Indonesia.

Ia bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa FISIP USU dapat melahirkan ide-ide konstruktif untuk perbaikan pemilu. Afifuddin juga berharap ke depan akan semakin banyak sumber daya manusia dari lingkungan FISIP USU yang berkiprah di lembaga penyelenggara pemilu, termasuk KPU.

“Saya yakin dari USU, dari FISIP ini, akan ada ide-ide untuk kebaikan pemilu kita. Semoga nanti di KPU itu ada orang dari FISIP USU,” ungkap Afifuddin seperti dikutip di Instagram prinadinya, Kamis (19/11/2026)

Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya keterlibatan generasi muda dan kalangan akademisi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat. KPU membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Menghadapi Pemilu 2029, tantangan kelembagaan juga menjadi perhatian penting. Penguatan tata kelola, peningkatan profesionalitas penyelenggara, pengelolaan logistik, serta pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas proses demokrasi.

Pengalaman Pemilu 2024, yang menjadi salah satu agenda materi dalam kegiatan tersebut, dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan juga menjadi bagian penting dari proses perbaikan. Kritik publik yang disampaikan secara konstruktif dapat membantu penyelenggara mengidentifikasi persoalan sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

Kuliah umum di FISIP USU ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan dunia akademik untuk membahas tantangan demokrasi sekaligus mempersiapkan kualitas kelembagaan menuju Pemilu 2029.

Pesan utama yang disampaikan Ketua KPU RI tersebut jelas: kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu harus terus dijaga, sementara setiap kekurangan harus menjadi tanggung jawab bersama untuk diperbaiki.

Dengan demikian, persiapan menuju Pemilu 2029 tidak hanya berorientasi pada kesiapan teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada penguatan integritas, profesionalitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *