JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Banten Adde Rosi Khoerunnisa menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Pullman Central Park, pada 12–14 April 2026.
Forum ini mengangkat tema strategis terkait penguatan kualitas data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Adde Rosi menegaskan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan nasional. Ia menyebutkan bahwa tanpa dukungan data yang kredibel, kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
“Data yang akurat adalah kompas utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi atau perkiraan. Setiap kebijakan harus berbasis pada data yang valid agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Adde Rosi dalam paparannya seperti dikutip akun media sosial Instagram pribadinya, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
FGD ini membahas berbagai indikator strategis, mulai dari data pendidikan, kebudayaan, hingga sektor ekonomi kreatif yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi X DPR RI. Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya integrasi data lintas sektor, khususnya antara BPS dengan kementerian dan lembaga terkait, guna menghindari tumpang tindih data serta meningkatkan akurasi dalam perencanaan program.
Adde Rosi menekankan bahwa sinkronisasi data antar lembaga menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas pembangunan nasional saat ini. Menurutnya, perbedaan data antar instansi kerap menjadi kendala dalam implementasi program di lapangan.
“Sinkronisasi data antara BPS dan kementerian terkait sangat krusial. Jika data tidak selaras, maka program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Digitalisasi sistem statistik dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat akses terhadap data yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan.
Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, Adde Rosi menegaskan bahwa indikator-indikator seperti tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, indeks pembangunan manusia (IPM), serta data pertumbuhan ekonomi harus terus diperbarui secara berkala dan dapat diakses secara terbuka. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Data bukan hanya angka, tetapi representasi kondisi riil masyarakat. Dari data kita bisa melihat di mana ketimpangan terjadi, sektor mana yang perlu diperkuat, dan kelompok mana yang membutuhkan perhatian lebih,” tambahnya.
Forum FGD ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan praktisi dalam menyusun rekomendasi strategis terkait penguatan sistem statistik nasional. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang lebih terarah dan berdampak luas.
Menutup pernyataannya, Adde Rosi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat budaya penggunaan data dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ia optimistis, dengan data yang terintegrasi dan akurat, pembangunan nasional akan semakin tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata. Dan itu hanya bisa tercapai jika kita berangkat dari data yang benar,” pungkasnya.
