Sarasehan MPR RI Jadi Ruang Menyambungkan Suara Rakyat dengan Kebijakan Nasional
LEBAK – Anggota Komisi X DPR RI sekaligus anggota Badan Penganggaran (Banggar) MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoirunnisa menegaskan pentingnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Adde Rosi saat menghadiri Sarasehan Anggota Badan Penganggaran MPR RI bersama masyarakat di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten.
Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa, serta berbagai elemen warga tersebut menjadi forum strategis untuk menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, Adde Rosi menegaskan bahwa pembangunan yang efektif tidak dapat lahir hanya dari ruang rapat birokrasi, tetapi harus berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Menurut Adde, keberadaan wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk mendengar, memahami, dan memperjuangkan kebutuhan rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara.
“Suara masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Anggaran negara harus hadir untuk menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya di hadapan peserta sarasehan seperti dikutip dari Instagram pribadinya.
Menelusuri Kebutuhan Riil Masyarakat Lebak
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, berbagai persoalan pembangunan mengemuka. Sejumlah warga menyampaikan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur desa, akses layanan kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Hasil penelusuran dari berbagai aspirasi yang muncul menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan yang kompleks. Selain keterbatasan akses terhadap fasilitas publik yang memadai, sebagian masyarakat juga menginginkan peningkatan program pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Adde Rosi mencatat seluruh masukan tersebut sebagai bahan yang akan dibawa dalam pembahasan di tingkat nasional. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok desa.
1. Penganggaran Harus Menjawab Ketimpangan Pembangunan
2. Aspirasi Daerah Sering Terhambat Prioritas Nasional
Dalam perspektif penganggaran negara, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebutuhan daerah benar-benar terakomodasi dalam alokasi anggaran pusat.
Berbagai pengamat kebijakan publik menilai bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat di lapangan dengan program-program yang masuk dalam prioritas anggaran nasional. Akibatnya, sejumlah persoalan mendasar di daerah kerap membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan perhatian yang memadai.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Adde Rosi dalam berbagai forum penganggaran. Menurutnya, fungsi pengawasan dan penganggaran parlemen harus diarahkan untuk memastikan bahwa distribusi anggaran negara dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Daerah harus mendapatkan ruang yang cukup dalam menentukan arah pembangunan. Penganggaran tidak boleh hanya berpusat pada wilayah-wilayah tertentu, tetapi harus mencerminkan semangat pemerataan,” tegas Adde Rosi.
Pendidikan Tetap Menjadi Prioritas
Komitmen Komisi X DPR RI Terhadap Peningkatan SDM
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, perpustakaan, dan riset, Adde Rosi juga menerima berbagai masukan terkait kondisi pendidikan di wilayah Lebak.
Sejumlah warga mengharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Menurut Adde Rosi, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, berbagai aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan kebijakan di parlemen.
Ia menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas pendidikan masyarakatnya.
“Pendidikan adalah jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda,” katanya.
Membangun dari Desa, Menguatkan Indonesia
Cimarga Menjadi Gambaran Semangat Partisipasi Masyarakat
Sarasehan yang berlangsung di Kecamatan Cimarga memperlihatkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyampaikan gagasan pembangunan. Berbagai usulan yang disampaikan mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang berhasil membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dan warga.
Pengamat pembangunan daerah menilai bahwa forum-forum dialog seperti ini memiliki nilai strategis karena mampu menghadirkan data sosial yang tidak selalu terekam dalam laporan administratif. Melalui pertemuan langsung, wakil rakyat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat dan tantangan yang mereka hadapi.
Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Mengawal Amanat Konstitusi Melalui Anggaran yang Berkeadilan
Bagi Adde Rosi, penganggaran negara bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat Lebak agar dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian dari agenda yang akan diperjuangkannya di parlemen.
Menutup kegiatan sarasehan tersebut, Adde Rosi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan bangsa hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah, parlemen, dan masyarakat berjalan bersama dalam satu tujuan yang sama, yakni menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah amanah yang harus diperjuangkan. Pembangunan yang berkeadilan hanya bisa terwujud ketika suara rakyat menjadi bagian dari setiap kebijakan negara,” pungkasnya.
